JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Perseteruan menjalar antara Pemerintah dengan Partai Golkar. Penyebabnya larangan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdjiatno kepada Polri memberikan ijin Munas ke IX Partai Golkar di Bali, 30 November-3 Desember 2014.

Pihak Partai Golkar meradang terhadap ulah Tedjo Edhy itu. Seperti diungkapkan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, partai berlambang Beringin itu akan melakukan perlawanan jika itu benar-benar dilakukan Tedjo yang juga politisi Partai Nasdem itu.

"Sejauh ini kita akan menanggapi pernyataan Menkopolhukam dengan sangat hati-hati. Tetapi kalau itu intervensi kita akan melakukan perlawanan," kata Idrus saat konferensi pers DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie di hotel Sultan, Jakarta, Rabu petang (26/11/2014).

Sejauh ini, ucap Idrus, pihaknya telah melakukan pendekatan dengan mendatangi Mabes Polri. Kepada para bhayangkara itu Golkar menjelaskan dan memberikan jaminan bahwa pada penyelenggaraan Munas nantinya tidak akan ada masalah.

"Kita sudah sampaikan ke Mabes Polri bahwa kita akan melaksanakan Munas secara demokratis dan dengan mentaati aturan dan tata tertib," ujar Idrus, politisi asal Sulawesi Selatan yang pernah menjadi Ketua Umum KNPI ini.

Idrus mengingatkan jika Menkopolhukan melakukan intervensi, maka yang akan melawan bukan hanya partai Golkar. "Kalau itu memang intervensi, saya kira bukan hanya Partai Golkar yang melawan. Karena itu bertentangan dengan konstitusi dan melanggar amanat reformasi," tegas dia.(ris)