JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta KPK segera menyelidiki dugaan aliran dana Rp 30 miliar yang diterima teman Ahok dari pengembang reklamasi.

Pasalnya, jika tidak bekerja cepat, ia khawatir KPK dituduh sebagai pengganjal pencalonan gubernur DKI Jakarta Basuki Purnama (Ahok) yang memilih jalur independen.

"Kalau saya condong, kita harap KPK ini sudah resmi, nah dan saat ini belum masuk ke tahap pencalonan gubernur, kita berharap KPK bergerak cepat mengklarifikasi ini. Sebab kalau bekerjanya lambat, nanti pas ketemunya saat pencalonan justru, maka itu justru akan jadi kontroversi dituduh sebagai pengganjal atau penghalang pencalonan (Ahok)," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/6/2016).

Menurut politisi PPP ini, KPK masih mempunyai kesempatan sebelum pendaftaran dibuka oleh KPU pada Pilkada DKI Jakarta 2017 nanti.

"Jadi, sebelum September itu sudah harus clear," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika tidak dugaan aliran dana itu tidak ditemukan, KPK harus menyampaikannya sekaligus menjelaskannya. Jangan sampai, seperti kasus lahan RS Sumber Waras yang hanya menyampaikan tidak ada perbuatan melawan hukum tanpa menjelaskannya.

"Seperti kemarin kan dijelaskan walaupun enggak jelas. Kenapa KPK berpendapat tidak ada unsur melawan hukum (di kasus Sumber Waras), itu kan belum terjelaskan, gitu lho," pungkasnya.(yn)