Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Minggu, 21 Des 2014 - 15:19:53 WIB
Bagikan Berita ini :
Andalkan Dukungan Publik

Tanpa Pengawasan DPR, Pemerintahan Jokowi Tak Efektif

77M Misbakhun (bara).jpg
M Misbakhun saat menjadi pembicara pada pemaparan dan diskusi survei nasional Cyrus Network di Jakarta, Minggu (21/12/2014) (Sumber foto : Bara Ilyasa/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menilai, kinerja yang sudah dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) belum bisa dikatakan efektif lantaran baru sebatas mengandalkan dukungan publik semata.

"Mereka (pemerintahan Jokowi-JK) ingin menikmati dukungan dari publik dengan memanfaatkan dukungan publik," ujar Misbakhun saat pemaparan dan diskusi hasil survei nasional yang diselenggarakan Cyrus Network dengan tema "Approval Rating Pemerintahan Jokowi-JK" di The Twenty Bar & Bistro, Jakarta, Minggu (21/12/2014).

Misbakhun beralasan karena sejumlah program yang sudah dan akan dilakukan pemerintahan Jokowi-JK belum dikoordinasikan dengan DPR. Sehingga dewan belum dapat menilai kinerja dan mengkritisi berbagai kebijakan secara menyeluruh. Oleh karenanya, pemerintahan sekarang belum menumbuhkan cek and balances di antara kedua lembaga negara tersebut.

Dia mencontohkan program pemerintah yang menjadi pertanyaan anggota dewan yakni seputar penenggelaman kapal asing ilegal yang menangkap ikan di perairan Indonesia. "Itu yang ditenggelamkan hanya kapal-kapal kayu, tidak kapal-kapal besar," sindirnya.(yn)

tag: #Presiden Jokowi  #Jokowi  #Misbakhun  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...