JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin berharap pemerintah bersikap adil dalam melihat konflik yang terjadi di internal sebuah partai politik (Parpol).

"Saya minta pemerintah bersikap berlaku adil menegakkan keadilan berdasarkan hukum yang ada. Jangan coba-coba intervensi. Sekali pemerintah intervensi akan terjadi kekacauan. Tidak hanya mengacaukan parpol tapi juga mengacaukan kehidupan berbangsa dan bernegara," tegas Din di Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Ketua Umum PP Muhammadiyah itu berpendapat bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), terkesan tidak fair dalam menyikapi kisruh internal partai. Menurut dia, langkah Kemenkumham cenderung menimbulkan bom waktu bagi partai-partai.

"Saya minta ini jangan diteruskan ke partai-partai lain. Seyogyanya urusan Parpol serahkan pada Parpol. Sangat berbahaya jika pemerintah ikut mengintervensi. Saya berharap partai lain ketika terjadi konflik bisa diselesaikan dengan rekonsialisasi dan islah," pungkas dia.

Diketahui, Kemenkumham sebelumnya sempat 'mengintervensi' dengan mengesahkan kepengurusan hasil muktamar PPP Surabaya kubu Romahurmuziy yang cenderung lebih condong mendukung pemerintah. Padahal internal partai berlambang Ka'bah tersebut sedang berkonflik, dimana kubu Djan Faridz cs juga menggelar muktamar di Jakarta dan melaporkan kepengurusannya ke Kemenkumham. Kubu Djan Faridz akhirnya melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan saat ini tengah berproses.(yn)