JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Rencana pemerintah yang memberlakukan harga premium Rp7.600 dan solar Rp7.250 khusus di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali), mendapat sorotan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Keputusan ini dinilai diskriminatif.
Mustinya, menurut Tulus Abadi, Pengurus Harian YLKI, pemerintah bisa memberlakukan hal yang sama ke semua wilayah Indonesia. Jangan sampai kebijakan tersebut menjadi polemik baru yang justru membuat kecemburuan sosial.
"Ada perbedaan ini malah menambah persoalan baru, seharusnya pemerintah harus adil menetapkan penurunan harga BBM ke semua wilayah di Indonesia," kata Tulus Abadi saat dihubungi TeropongSenayan, Jakarta, Jumat (2/1/2015).
Tulus menilai langkah pemerintah itu melanggar hak konsumen dalam mendapatkan harga BBM yang sama. Lantaran diluar wilayah Jawa, Madura, dan Bali banyak masyarakat yang lebih berhak mendapatkan harga BBM tersebut.
"Kalau kita mau menilai masyarakat diluar Jawa, Madura, Bali tentu lebih berhak. Karena roda perekenomian disana tidak jauh lebih berkembang daripada di wilayah yang terdampak penurunan harga BBM," tegasnya.(ris)
