JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Empat masalah politik akan menjadi pemicu meningkatnya suhu politik dan kegaduhan di tahun 2015 ini. Hal itu merupakan hasil pengamatan yang dikemukakan Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda.
"Ya saya kira isu politik pada tahun ini akan tetap menarik baik di eksekutif, parpol, dan legeslatif. Saya prediksi ada empat faktor yang menjadi isu dan akan menyelimuti situsi politik tahun 2015 sebagai penghangat situasi tanah air," cetus Hanta pada TeropongSenayan, Minggu (4/1).
Menurutnya, pada satu hingga dua tahun mendatang, isu reshuffle dan impeachment akan mengemuka jika program yang dijanjikan Presiden Joko Widodo tak kunjung dipenuhi. Isu tersebut bisa datang dari partai oposisi maupun dari kejenuhan masyarakat.
Di sisi lain dia melihat, posisi Koalisi Merah Putih (KMP) sebenarnya mulai rapuh tahun depan. Ada kemungkinan KMP ditinggalkan PAN. "Partai Demokrat akan tetap netral tapi mungkin lebih sering memihak Jokowi. Ini semua akan mulai terlihat dalam proses pembahasan Perppu Pilkada," ujarnya.
Soal pertarungan dan kepentingan partai terkait program pemberantasan korupsi yang kian gencar dikampanyekan Jokowi, juga akan semakin marak ditentang oleh parpol. Karena korupsi dilakukan tidak hanya oleh pejabat-pejabat di eksekutif maupun legislatif, tetapi orang parpol pun turut andil.
Masalah PDIP dengan pemerintah, menurut Hanta, akan semaki terlihat pola relasi presiden dengan partainya sendiri sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan atau masalah dengan partai lain.
Selain itu, lanjutnya kegaduhan politik semakin terjadi, diakibatkan juga oleh Golkar yang masih bermasalah. PKS dan Gerindra yang akan terus habis-habisan mengkritik pemerintah."Bahkan, apabila konflik internal Golkar tidak kunjungi selesai, maka politik 2015 juga diwarnai kegaduhan konflik Golkar yang meluas ke daerah," jelasnya.
Meski demikian, Hanta menilai kegaduhan-kegaduhan tersebut merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dikhawatirkan oleh Pemerintahan Jokowi-JK.
"Mekanisme musyawarah mufakat, forum lobi dan konsultasi antar partai, DPR dan pemerintah mestinya segera dikembangkan. Bila dilakukan dengan optimal hal itu akan membawa jalan keluar yang baik," pungkasnya.(ss)
