JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Komisi V DPR akan memprioritaskan pemanggilan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan terkait musibah pesawat Air Asia QZ 8501. Tidak hanya soal musibahnya tetapi juga soal penerbangan yang diduga tidak ada izin dari otoritas Kementrian Perhubungan (Kemenhub) termasuk juga masalah pembekuan sementara izin terbang rute Surabaya-Singapura.

"Kita sekarang masih reses, tapi pemanggilan jajaran kementrian perhubungan menjadi prioritas Komisi V setelah reses berakhir 12 Januari ini," kata Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis, yang dihubungi TeropongSenayan, Minggu (4/1).

Yang pasti, lanjut Fery, harus diteliti dan dikaji mendalam persoalan ini. Apalagi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan kemungkinan pelanggaran terbang seperti ini tidak hanya dilakukan oleh Air Asia tetapi juga oleh maskapai penerbangan lainnya.

"Ini masalah sangat serius dan perlu penanganan serius. Kalau memang pernyataan menteri benar itu luar biasa, bisa saja praktik seperti ini sudah lama terjadi dan ini sangat berbahaya tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi negara. Kita di DPR menunggu bukti itu," ujarnya lagi.

Lebih lanjut dirinya mengatakan apapun hasil temuan dari Kemenhub soal pelanggaran yang dilakukan oleh Air Asia, pihak DPR akan menunggu dan mendalami. Karena itu Komisi V tidak hanya akan memanggil jajaran Kemenhub tetapi juga Air Asia, Basarnas, KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dan pihak-pihak terkait lain yang menangani masalah ini.

"Kita juga sudah menerima masukkan baik secara perorangan sebagai anggota Komisi V maupun yang disampaikan ke komisi. Kita sudah pelajari. Saat ini biarlah Kemenhub bekerja lebih dulu agar hasilnya maksimal," ujarnya.

Sebagaimana diketahui Plt Dirjen Perhubungan Udara Djoko Murdiatmojo telah membentuk tim guna menyelidiki pelanggaran izin penerbangan yang dilakukan oleh pihak Air Asia. "Kami merasa kecolongan dan kenapa bisa lolos. Maka dari itu akan kami lakukan investigasi,"kata Joko.(ss)