JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (KontraS), Haris Azhar menilai bahwa setahun pemerintahan Jokowi-JK menunjukan kegagalan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).

Padahal, dalam program yang dijanjikan, Presiden Joko Widodo telah melahirkan sejumlah dokumen yang memuat materi di bidang HAM, sebut saja Nawacita, kemudian agenda HAM dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019.

"Tercatat setahun pemerintahan Presiden Jokowi masih marak terjadi beragam pelanggaran HAM, bahkan meningkat. Adanya ancaman terhadap pembela HAM dan anti-Korupsi," kata Haris saat dihubungi, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Selain itu KontraS mencatat angka kekerasan, perampasan tanah, dan kerusakan lingkungan di sektor tambang dan perkebunan kian marak. Salah satu hal yang menjadi perhatian yakni penanganan hukum dari semua kasus yang terjadi berujung pada absensi proses hukum.

"Hal ini jelas terlihat bagaimana negara dan Presiden lebih sering bicara dan bekerja pada investasi, bahkan sampai ke Timur Tengah. Tapi nyaris tidak berbicara soal keselamatan warga, kasus pembunuhan Salim Kancil di Jawa Timur sebagai contoh," ungkapnya. (iy)