JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Umum DPP PPP Muhammad Romahurmuziy (Romi) menuding dukungan Djan Faridz terhadap Ahok-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan tindakan premanisme politik.

Romi menilai, PPP di bawah kepengurusannyalah yang mendapat pengesahan dari Menkumham setelah terjadi konflik internal di partai berlambang ka'bah itu.

"Saya minta Djan Faridz stop bawa-bawa PPP. Dia tak berhak atas namakan PPP. Dia tak punya keabsahan yuridis-administratif, tak ada otoritas moral dan tak ada sejarah nilai sebagai kader PPP. Hentikan premanisme politik membajak partai warisan umat," ujar Romi saat dihubungi, di Jakarta, Senin (17/10/2016).

Menurut Romi, kubu Djan Faridz hanya mendukung Pilkada yang berlangsung di Jakarta. Padahal, ada 101 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada Februari 2017.Djan Faridz yang mengambil sikap mendukung Ahok tidak sesuai dengan aspirasi konsituen PPP.

"Saya tak bisa menahan kemarahan ulama dan kekesalan para kader yang merasa terhina dengan ulahnya, (lalu) mereka melakukan hal-hal yang tak diinginkan. Dari 101 pilkada 2017, yang dia urus hanya DKI. Ini menunjukkan nafsu pribadi yang melandasi, bukan kepentingan umat dan konstituensi," tegas Romi.

Sebelumnya diberitakan, PPP kubu Djan Faridz hari ini, Senin (17/10/2016) akan mendeklarasikan dukungan resminya kepada bakal Cagub-Cawagub DKI Basuki T Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Ahok dan Djarot diminta untuk menandatangani kontrak politik yang akan disodorkan PPP kubu Djan Fardiz.

"Dua-duanya (Ahok Djarot) datang. Kan harus tanda tangan kontrak politik. (Isinya) Kepentingan konstituen demi keumatan," kata Sekjen PPP Dimyati Natakusuma saat dihubungi, Senin (17/10/2016).

Dimyati masih meyakini bahwa PPP kubu Romahurmuziy bakal berubah haluan soal dukungan, meski sudah merapat ke pasangan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni. Dan KPU masih belum menetapkan calon gubernur DKI.

"Pasalnya kan sudah jelas. Kalau sudah ditetapkan kan tidak boleh. Kan kalau belum ditetapkan kan masih bisa," ujarnya. (plt)