JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Rasio pelayanan dokter di Indonesia kalah jauh dibandingkan negara tetangga. Faktanya, satu dokter di Indonesia melayani 2.225 penduduk,sedangkan di Malaysia satu dokter menangani 835 penduduk.
Itulah pandangan kritis Anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Zainuddin terhadap momentum Hari Dokter Nasional, yang jatuh pada hari ini, 24 Oktober 2016. Menurutya,pemerintah belum bisa melakukan pemerataan dokter hingga ke daerah pelosok.
"Pemerintah harus segera memeratakan kesehatan masyarakat. Pemerataan kesehatan harus sejalan dengan pemerataan ekonomi dan pembangunan. Dokter harus sampai ke perbatasan dan pelosok," kata Zainuddin kepada TeropongSenayan, di Jakarta, Senin (24/10/2016).
Menurut Zainuddin, rasio dokter di Indonesia sudah cukup berdasarkan standar layanan Jaminan Kesehatan Nasional, dimana satu dokter melayani maksimal 2.500 penduduk.
"Meskipun demikian, standar rasio yang ditetapkan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan Kemenkes tersebut, masih di bawah rata-rata rasio di luar negeri 1:1000," ujarnya.
Mengutip data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) per 22 Oktober 2016, jumlah dokter di Indonesia mencapai 114.602 orang, tidak termasuk dokter spesialis dan dokter gigi.
"Artinya, setiap satu dokter bertanggung jawab melayani 2.225 penduduk dari total penduduk Indonesia 255 juta jiwa. Angka rasio ini masih di bawah beberapa negara ASEAN,seperti Malaysia dan Singapura. Data World Health Organization (WHO) tahun 2010 menyebutkan, satu dokter di Malaysia menangani 835 penduduk, sementara satu dokter di Singapura melayani 513 penduduk," paparnya.
Lebih lanjut, Politisi PKS ini mengatakan, sampai saat ini masih ada sekitar 970 puskesmas atau 10 persen dari total 9.700 puskesmas di Indonesia yang tidak mempunyai dokter. Sejauh ini, ujar Zainuddin, fungsi-fungsi yang berhubungan dengan kedokteran di puskesmas tersebut, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sebenarnya tidak memiliki sertifikasi medis melakukan pengobatan.
Momentum Hari Dokter Nasional, kata Zaindin, dapat menjadi pendorong pemerintah lebih serius memperhatikan ketersediaan fasilitas kesehatan di daerah.
"Minimnya fasilitas kesehatan di daerah, menjadi salah satu sebab dokter enggan bekerja di daerah," ujarnya. (plt)
