Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Rabu, 26 Okt 2016 - 19:56:53 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR Minta Kasus Munir Tidak Dipolitisasi

80munir.JPG
Munir (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta semua pihak tidak menjadikan kasus pembunuhan aktivis HAM sebagai komoditas politik.

Pasalnya, ia melihat saat ini isu yang berkembamg saling menyalahkan antar pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono, Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo, yang belum bisa menyelesaikan kasus kematian Munir.

"Siapapun pemerintahannya, balik lagi kita harus hargai hasil kerja keras Tim Pencari Fakta (TPF). Kita hormati mas Munir sebagai anak bangsa, SBY Presiden kita dulu, Jokowi yang sekarang, kedepan, jangan jadikan Munir sebagai komoditas politik," ujar Taufik di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Taufik menambahkan, sebaiknya kasus kematian Munir ini diselasaikan secara bersama-sama karena merupakan permasalahan bangsa.

"Kita selesaikan sama-sama, Pemerintah, DPR dan stakeholder negara ini, apapun Jangan sampai muncul kasus-kasus Munir lainnya. Munir dia tokoh pendukung reformasi juga. Siapapun baik saat pergolakan di 98, bagaimana perjuangannya jadi bagian salah satu bangsa ini, kita harapkan semua miliki kajian," tandas politisi PAN itu.(yn)

tag: #dpr  #kasus-munir  #munir  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...