Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Kamis, 27 Okt 2016 - 12:23:42 WIB
Bagikan Berita ini :

Basmi Pungli, IPW Usul SIM dan STNK Seumur Hidup

18netapane.jpg
Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Indonesia Police Watch (IPW) mengusulkan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) seumur hidup guna membasmi pungutan liar (pungli) di jajaran Lalu Lintas Polri.

"Solusi untuk memberantas pungli di jajaran Lalu Lintas Polri, misalnya, pemerintah harus memberlakukan SIM, STNK, BPKB, dan TNKB seumur hidup. Pengurusan perpanjangan adalah biang kerok terjadinya pungli," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/20/2016).

IPW menyampaikan usulan tersebut guna mendukung gebrakan Presiden Joko Widodo dalam memberantas pungli.

Di negara maju, kata Neta, masa berlaku SIM, STNK, BPKB, dan TNKB sudah seumur hidup. Pergantian dokumen-dokumen itu hanya dilakukan saat terjadi kerusakan atau hilang. Pembayaran pajaknya pun melalui bank.

"Namun, untuk mendapatkan SIM harus diperketat lewat lembaga pendidikan yang terakreditasi," tuturnya.

Jika SIM, STNK, BPKB, dan TNKB diberlakukan seumur hidup, menurut Neta, praktik pungli dan percaloan akan hilang. (plt)

tag: #polisi  #pungli  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...