BANTEN (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Mahyudin menghadiri acara pencanangan 1 juta pohon kayu Gaharu di Provinsi Banten dengan tehnik budidaya di Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Banten.

Acara ini sendiri bertujuan sebagai langkah untuk penghijauan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Lebak. Ini mengingat, Lebak adalah daerah yang selama ini menjadi penyangga oksigen bagi Jakarta dan Banten.

Dimana, Lebak merupakan daerah konservasi yang memiliki hutan lindung dan hutan industri. Namun, pada kenyataannya masyarakat Lebak sendiri tidak pernah mendapatkan nilai ekonomis tersebut.

"Ini merupakan salah satu tanaman kehutanan yang memiliki nilai ekonomis, dan bisa membantu perekonomian masyarakat Lebak. Tahap pertama ini akan ditanam 10 ribu diluas lahan 10 hektar," kata Mahyudin di Lebak, Banten, Kamis (27/10/2016).

Diketahui, dalam acara kali ini dihadiri pula oleh pejabat daerah di tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak. Diantaranya, adalah pejabat yang mewakili Gubernur Banten Rano Karno, Bupati Kabupaten Lebak Iti Oktaviani, Kapolres Lebak, Kepala Dinas Peternakan, Camat Gunung Kencana, dan Kepala Desa Cicaringin.

Lebih jauh, Mahyudin mengungkapkan, kalau dalam 8 tahun kedepan pohon gaharu tersebut sudah bisa dipanen, dan hasilnya nanti kelak akan menjadi milik masyarakat. Dimana, 1 kwintal pohon gaharu memiliki nilai jual Rp 500 ribu per kilo.

"Umur panen 8 tahun itu harganya 1 pohon 500 ribu per kilo. Jangka pendek penghijauan, jangka menengahnya untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat," jelasnya.

Ditempat yang sama, Bupati Kabupaten Lebak Iti Oktaviani mengaku sangat apresiasi sikap Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Lebak.

Oleh karenanya, Iti meminta pemerintah pusat bisa juga mencontoh langkah dari HKTI tersebut. Sebab, selama ini perekonomian Lebak kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat, meski Presiden Joko Widodo telah mengganti Menteri Perindustriannya.

"Makanya kami meminta afirmasi dari pemerintah pusat. Jangan kita dijadikan daerah konservasi tapi kita tidak mendapatkan manfaat dari itu," ujarnya.

Terlebih, kata Iti, ketika Perhutani yang merupakan perusahaan milik negara melakukan penebangan, tanpa menguntungkan daerah Lebak yang notabenenya bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Harusnya pemerintah pusat beri kita anggaran khusus bagi pemeliharaan di Kabupaten. Sehingga ini menjadi beban kita bersama, bahwa ada nilai manfaat bagi daerah dan untuk masyarakat sendiri. Jangan sampai, bila terjadi bencana itu menjadi beban daerah sendiri," tegasnya. (icl)