JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Belum adanya panggilan yang dilayangkan Bareskrim mabes Polri terhadap Ahok terkait dugaan penistaan agama disesalkan sejumlah kalangan tak terkecuali kalangan anggota DPR RI.

"Seperti banyak diperkirakan orang Bareskrim lebih takut sama Ahok, para taipan dan Jokowi daripada oleh rakyat dan oleh hukum. Mungkin seperti kata beberapa pendapat , mereka punya utang budi kepada Ahok dan para taipan di belakang Ahok," sindir Sodik Mudjahid Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini saat dihubungi TeropongSenayan di Jakarta, Minggu (30/10/2016).

Karena, lanjut dia, mereka bekerja lebih lambat dibanding kasus lain yang mereka tangani.

"Saya harap bareskrim lebih berani. Untuk membuktikan bahwa Polri di bawah Tito independen dan serius menegakan supremasi hukum," tandas politisi Gerindra ini.

Menurutnya, jika Bareskrim tak segera memproses Ahok maka ada dampak serius terhadap dunia hukum kedepannya.

"Pertama, pelemahan terhadap upaya membangun supremasi hukum. Kedua, menguatkan image bahwa hukum yang ditegakan melalui polisi hanya kuat untuk rakyat dan tumpul untuk pejabat dan konglomerat. Ketiga, melemahnya kepercayaan rakyat kepada supremasi hukum dan aparat hukum dan mengesankan politik dan pilkada diatas hukum," tegasnya.

"Makanya Jika Ahok tidak segera diproses maka khawatir akan ada kerusuhan.Karena sekarang isu sudah meluas bukan hanya pelecehan agama. Tapi sudah meluas kepada isu ketidakadilan hukum.Dan isu arogansi dan kesewenang-wenangan etnis Cina yang diwakili Ahok kepada kaum pribumi," tambahnya.

Menurutnya, tidak tegasnya aparat kepolisian dalam menangani dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok kemungkinan adanya intervensi Jokowi.

"Pada awalnya ada isyarat-isyarat seperti itu. Karena untuk urusan yang fundamen menyangkut keadilan hukum dan masalah sensitif bagi umat Islam sebagai mayoritas bangsa Indonesia, Jokowi belum pernah ada komen apalagi dorongan penegakan hukum. Beda sikapnya terhadap kasus pungli," pungkasnya. (icl)