JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Tensi politik yang tinggi di ibukota akan membuat persaingan dalam Pilkada DKI Jakarta berlangsung sengit. Situasi ini, menurut Mahfuz Sidik, memicu terjadinya potensi kecurangan dalam rangkaian proses Pilkada di ibukota.

"Kita semua jangan berpikir semua proses akan normal. Dalam suasana persaingan yang sengit, potensi kecurangan akan besar. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja," ujar Mahfuz dalam pesan tertulis, Jumat (18/11/2016) di Jakarta.

Menurut Mahfuz ada empat potensi kecurangan Pilkada DKI Jakarta. Pertama di daftar pemilih tetap yang dikeluarkan oleh KPUD DKI. "Kita tahu data pemilih tetap basisnya adalah data penduduk yg didukung oleh E-KTP. Sementara proses E-KTP belum tuntas. Jadi ada potensi kerawanan yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang punya akses ke data penduduk dan data pemilih untuk melakukan manipulasi data," ungkap Mahfuz.

Menurut dia manipulasi data pemilih bisa terjadi melalui mobilisasi pemilih siluman dari daerah luar Jakarta atau menggunakan data penduduk yang sudah tidak valid, baik karena meninggal, pindah, dsbnya.

Kedua, kecurangan pada saat pencoblosan. Praktek yang sering terjadi di banyak Pilkada adalah politik uang untuk mencoblos pasangan tertentu, intimidasi dan juga penggunaan surat suara yang tidak terpakai.

"Ini praktek yang sering ditemui saat Pilkada di banyak tempat. Harus dicermati jangan sampai ada pemilih yang tidak jelas identitasnya," ujar Mahfuz.

Ketiga, kecurangan pada saat rekapitulasi suara mulai dari TPS, PPS dan PPK. Hal ini terjadi umumnya ketika para saksi tidak bisa mengawal dengan tuntas. Ini bisa terjadi akibat saksi sudah pulang sebelum rekap selesai dan mereka banyak yang tidak punya salinan hasil rekap.

Tempat kecurangan terakhir bisa terjadi pada saat rekap akhir melalui komputasi di KPUD. Meski penghitungan akhir dilakukan secara manual, tetapi perubahan data di proses komputasi akan sangat berpengaruh pada hasil akhir.

"Saksi tiap partai harus mengawal sampai tuntas di KPUD dan harus memiliki salinan rekap lengkap dari TPS, PPS dan PPK. Kalau tidak bisa repot," ujar Mahfuz mengingatkan.

Oleh karena itu, masih menurut Mahfuz, semua parpol dan warga DKI Jakarta harus aktif mengawasi dan mengawal semua tahapan pilkada DKI. Agar hasilnya valid dan tidak memicu ketegangan politik baru.(ris)