JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Tiga kartu sakti menjadi program andalan pemerintahan Jokowi-JK terkait janjinya mewujudkan biaya murah bagi pendidikan dan kesehatan masyarakat. Namun, program tersebut belum terealisasi secara maksimal karena proses pendistribusiannya yang sangat minim.

"Dari hasil survei kami, pendistribusian kartu sakti sangat minim," kata Direktur Pusat Studi Sosial dan Politik (Puspol) Ubeidillah Badrun dalam rilis hasil survei Puspol di Bakoel Coffe Menteng Cikini, Jakarta, Rabu (21/1/2015).

Ubeidillah menyebutkan bahwa survei itu dilakukan terhadap 756 responden di tiga propinsi besar yakni DK Jakarta, Jawa Barat dan Banten sejak tanggal 6 sampai 16 januari 2015.

"Sebanyak 554 responden mengaku belum memiliki kartu-kartu sakti Jokow-JK dari 756 responden yang dimintai keterangannya. Sisanya, sebanyak 204 responden mengaku telah memiliki kartu-kartu sakti Jokowi-JK," ungkapnya.

Dia memaparkan, masyarakat yang memiliki kartu sakti Jokowi-JK ternyata pemahamannya masih minim terkait metode dan pemanfaatan fungsinya.

"Hanya 17 persen dari 756 responden menilai penting adanya kartu-kartu sakti Jokowi-JK. 10 persen lainnya menilai sama saja dengan kartu-kartu sebelumnya. Dan 73 persen justru mengaku tidak tahu karena tidak memiliki kartu-kartu sakti Jokowi-JK tersebut," ungkapnya.

Metode survei yang dilakukan Puspol menggunakan paradigma post-positivistik yang tidak hanya mengandalkan teknik pengamatan langsung terhadap obyek penelitiannya. Dan penentuan responden menggunakan teknik multistage random sampling.

"Dengan metode ini diharapkan mampu mengelaborasi data penilaian publik dalam konteks yang terukur secara kuantitatif dan kualitatif," tutur Ubeidillah.(yn)