JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Tudingan tak sedap kembali dialamatkan ke Presiden Jokowi terkait pelantikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Senin (19/1/2015) di Istana Merdeka. Kali ini, anggota DPD RI Fahira Fahmi Idris menilai Wantimpres telah dijadikan Presiden Jokowi sebagai ajang bagi-bagi jabatan kepada pihak atau tokoh yang pendukungnya.

"Agar tak terkesan bagi-bagi jabatan, ya harusnya Presiden Jokowi transparan mengumumkan track record orang yang mau duduk di jabatan tersebut," kata Fahira yang juga wakil ketua Komite III DPD, kepada TeropongSenayan di Jakarta, Rabu (21/1/2015).

Secara khusus Fahira mempertanyakan nama Jan Darmadi di Wantimpres. Dia curiga ada sesuatu yang mencurigakan mengapa Jokowi mau-maunya disodori nama yang diragukan kapabilitas dan integritasnya. Sebab, nama Jan banyak berhubungan dengan dunia perjudian di Indonesia. Jan diangkat menjadi anggota Wantimpres berasal dari Partai Nasdem, partai pendukung Jokowi.

Di partai itu, Jan tercatat sebagai ketua Majelis Tinggi. Diakui Fahira, Jan bukanlah pengelola tempat-tempat judi di Indonesia. Sebab, yang mengelola adalah ayahnya, Apyang. Bukan dia. Kalau Jan pengusaha tulen.

Menurut putri mantan Menperin Fahmi Idris, mekanisme penunjukan anggota Wantimpres era Jokowi berbeda dengan zaman SBY."Terlalu banyaknya orang parpol termasuk Jan Darmadi di Wantimpres menimbulkan kecurigaan.Sepertinya cuma bagi bagi jabatan saja, jadi wajar saja orang mempertanyakan kompetensi Jan Darmadi," ujarnya.

Selain Jan, ada delapan tokoh lai yang diangkat Jokowi menjadi angota Wantimpres. Yaitu, Abdul Malik Fadjar (tokoh Muhammadiyah, mantan Menteri Pendidikan), KH. Hasyim Muzadi (mantan Ketua Umum PBNU), Yusuf Kartanegara (PKPI), Suharsno Monoarfa (wakil ketua DPP PPP), Rusdi Kirana (wakil ketua umum DPP PKB, presiden direktur Lion Air), Subagyo HS (mantan KASAD, Hanura), Sri Adiningsih (ekonom), dan Sidarto Danusubroto (mantan ketua MPR/poltikus PDIP). Yang dari partai, semuanya dari Koalisi Indonesia Hijau (KIH).(b)