JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat politik dari Puspol Indonesia Ubedillah Badrun mempertanyakan pemahaman etika Setya Novanto sebagai pejabat publik saat ini.

Hal tersebut dilontarkan Ubedillah saat menanggapi kehadiran Setya Novanto dalam acara parade kebhinekaan Indonesia yang digelar 412 lalu.

"Karena itu wilayah sensitif yang harusnya Novanto peka, maka Setya Novanto nampaknya tidak mengindahkan hal-hal sensitif terkait situasi politik, situasi sosial, dan tidak peka terhadap aturan gubernur. Oleh karenanya Novanto secara etika politik patut dipertanyakan karena ada indikasi pelanggaran etik karena terkesan mengabaikan peraturan yang berlaku," tandas dia saat dihubungi TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (06/12/2016).

Menurutnya, penting mempertanyakan kapasitas dan pemahaman Setya Novanto terkait etika ditengah berbagai kontroversi yang dimilikinya.

"Track Record Novanto memang tersangkut sejumlah masalah, dari kehadiranya bertemu Trump saat sebelum pilpres AS, komunikasinya dengan elit Freeport terkait saham dan seterusnya adalah fakta yang cukup untuk meragukan kemampuan pemahamanya dan kepekaanya pada etika politik," ujar dia.

Menurutnya, sekelas Ketua Partai dan Ketua DPR selayaknya tidak perlu hadir disebuah acara yang justru kontraproduktif dengan apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi dan Wapres JK yang hadir dalam aksi superdamai 212.

"Secara hak warga negara Setya Novanto sah-sah saja hadir, tetapi pada diri Setya Novanto itu melekat dua posisi penting yaitu Ketua DPR RI dan Ketua umum Partai Golkar, oleh karenanya Setya Novanto nampaknya kurang sensitif dalam membaca dinamika politik. Apalagi jika perkara bendera partainya yang dihadirkan di acara tersebut menuai persoalan hukum. Tentu itu memprihatinkan," tutup dia. (icl)