JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan, mengatakan pemberantasan korupsi di Indonesia belum maksimal.

Padahal, sudah berbagai upaya melakukan pemberantasan korupsi di segala bidang aspek kehidupan.

"Korupsi masih menjadi penyakit akut bagi Indonesia, karena itu memandang gerakan pemberantasan korupsi itu perlu dievaluasi secara terus menerus dan diperbaiki agar semakin berdayaguna dan berhasil guna," ujar Trimedya Panjaitan dalam Peluncuran Buku dan Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Menegakkan Keadilan dan Kebhinekaan, Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Lanjutnya, ia melihat dalam setahun umumnya rata-rata penanganan korupsi sampai dengan pengadilan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjumlah 60-70 kasus. Sementara, rata-rata pengaduan ada 7.000 setiap tahunnya.

"Pelaporan hanya 15 persen dan yang ditangani sampai dengan pengadilan maksimal 70 kasus, menunjukkan ada gap besar antara keinginan masyarakat dan realisasi penegakan hukumnya," tegas Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.

Korupsi masih menjadi penyakut akut bagi bagi Indonesia. Berbagai upaya pemberantasan korupsi, seakan saling berpacu dengan praktek-praktek korupsi yang merajalela di segala aspek kehidupan bangsa. Karena itu memandang gerakan pemberantasan korupsi itu perlu dievaluasi secara terus-menerus dan diperbaiki agar semakin berdayaguna dan berhasilguna.

Sebagai gambaran, dalam setahun umumnya rata-rata penanganan korupsi sampai dengan pengadilan yang dilakukan oleh KPK berjumlah 60-70 kasus. Ini merupakan jumlah yang kecil jika dibandingkan dengan rata-rata pengaduan 7.000 setiap tahunnya. (dari pelaporan hanya 15 persen kasus korupsi, dan yang ditangani sampai dengan pengadilan maksimal 70 kasus). Ini menunjukkan ada gap besar antara keinginan masyarakat dan realisasi penegakan hukumnya. (icl)