BELU (TEROPONGSENAYAN) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku, dirinya akan meminta informasi dari Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101 oleh TNI Angkatan Udara.

"Saya nanti akan tanyakan ke Kemenhan karena ini urusannya dari Kementerian Pertahanan. Yang jelas satu saja, kalau ada penyelewengan tahu sendiri," kata Jokowi usai meresmikan pos lintas batas negara Motaain di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (28/12/2016).

Keinginan pemerintah dalam memajukan industri pertahanan dalam negeri kembali ditegaskan oleh Presiden Jokowi. Jika industri pertahanan dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan alutsista Indonesia, maka pengadaan dari dalam negeri diprioritaskan. (Baca juga: Panglima TNI Batalkan Pembelian Helikopter Mewah AW101)

"Sejak awal kalau dalam negeri bisa, ya dalam negeri. Kalau tidak, dari luar pun juga harus ada hitungannya, ada kalkulasinya," ujarnya.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya menyatakan bahwa dirinya akan membatalkan pembelian helikopter mewah pabrikan Inggris tersebut.

Gatot menerangkan, dirinya ‎akan segera mengajukan surat pembatalan ke pihak kontraktor.

"Yang jelas saya sudah buat surat untuk pembatalan ‎kontrak," kata Gatot di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (28/12/2016) usai memberikan ceramah umum.

Diketahui, saat memimpin langsung rapat terbatas mengenai pengadaan alat utama sistem persenjataan di Kantor Presiden, pada Rabu, 20 Juli 2016, Presiden Joko Widodo mengarahkan agar pembelian alutsista dari industri pertahanan asing harus disertai dengan transfer teknologi pada industri pertahanan nasional.

Hal tersebut dimaksudkan agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen semata dan mampu mandiri dalam bidang pertahanan di kemudian hari.(yn/ant)