Peristiwa ini buat saya agak keterlaluan dan memprihatinkan. Pernyataan Presiden Joko Widodo di Hongkong yang mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi indonesia terbesar ketiga di dunia setelah China dan India, dikritik pengamat ekonomi dari luar, Jake Van Der Kamp dalam artikel di kolom bisnis South China Morning Post (SCMP). Jake mencemoh data yang dimiliki Presiden Jokowi. Pasalnya, dalam catatan dia, Indonesia berada di peringkat ketiga belas dalam hal pertumbuhan ekonomi di dunia. Banyak pihak menyayangkan klaim data yang digunakan presiden, termasuk mahasiswa saya dalam kuliah ekonomi moneter tadi malam. Maklum, sejak berita tersebut menjadi ramai Rabu siang kemarin, saya langsung memforwad tulisan tentang itu ke WA kelas moneter dan saya tugaskan mahasiswa saya mencari data tentang itu untuk kita diskusikan dalam kuliah moneter Rabu malam.
Seorang mahasiswa yang kebetulan dari Indonesia bagian timur dengan logat khasnya bilang, "Bapak Presiden Jokowi telah melakukan blunder soal kredibilitas data pertumbuhan ekonomi Indonesia", kata dia yang disambut rekan-rekannya dengan manggut-manggut. Menurut rekannya yang lain, data yang dia miliki pertumbuhan ekonomi indonesia (5,02 persen) di ASEAN saja masih kalah jauh dibandingkan negara negara kecil seperti Myanmar (8,4 persen), Laos (7,3 persen), Kamboja (7,1 persen) dan Pilipina (6,2 persen). Mahasiswa yang lainnya berpendapat data yang dikemukakan presiden adalah hasil pasokan staf-stafnya di istana kepresidenan.
Lagi panas-panasnya diskusi seputar heboh hoax data yang dikemukakan Presiden Jokowi, seorang mahasiswa membacakan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Rabu sore, bahwa pertumbuhan ekonomi indonesia peringkat ketiga terbesar itu dalam konteks negara2 G-20. Perdebatan kelas langsung clear setelah mendapat penjelasan Sri Mulyani. "Namun saya menangkap koq penjelasan Sri Mulyani seperti ada nada kepanikan ya," ujar mahasiswa saya yang selama ini memang selalu nyleneh. Ujaran dia tidak dikomentari oleh seluruh kelas dan cuma gumana kecil saja.
Turun Kelas
Berdasarkan catatan saya tentang pertimbuhan ekonomi Indonesia, sejak krisis moneter 1997-1998 pertumbuhan ekonomi indonesia turun kelas dari tumbuh 7 persen rata rata tiap tahun menjadi tumbuh 4 persen, 5 persen dan paling tinggi 6 persenan. Bahkan saat krisis 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 13 persen. Ini membuktikan di jaman pasca krisis yang ngetop dengan jaman reformasi ekonomi Indonesia masih belum pulih dan normal. Jadi era Presiden Habibie, Presiden Abdurahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden SBY dan Presiddn Jokowi pertumbuhan ekonomi Indonesia turun kelas dari jaman Presiden Soeharto yang bisa mencapai pertumbuhan rata-rata 7 persen tiap tahun.
Andalkan Konsumsi
Kalau kita bedah lebih jauh, sumber pertumbuhan itu berasal dari konsumsi, investasi, APBN dan selisih ekspor minus import. Data menunjukkan sejak krisis, APBN kita jadi mandul dan tidak jadi lokomotif pertumbuhan karena dibebani utang luar negeri dan utang dalam negeri. Sektor investasi juga masih belum pulih untuk jadi sumber pertumbuhan. Dan soal ekspor negara kita mengalami deindustrialisasi yang panjang dan hanya mengandalkan ekspor komoditas. Ini juga fluktuatif, terkadang harga komoditas global anjlok dan meningkat. Praktis sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sektor konsumsi yang kalau dikuantifikasi hanya senilai 4 persen. Yang terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah krisis menunjukkan pertumnuhan yang tidak berkualitas, dalam arti pertumbuhan yang kurang bisa mengangkat masalah kemiskinan, penganggurann dan ketimpangan.
Diatas itu semua jangan sampai di masa datang ada lagi skandal hoax baik tentang pertumbuhan atau apa saja. Karena you are what you talk, you are what you think dan you are what you read....(*)
Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
tag: #