MEDAN (TEROPONGSENAYAN)--Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir melarang kampus dijadikan sebagai tempat berpolitik praktis.Sebab, perguruan tinggi merupakan sarana para mahasiswa menimba ilmu pengetahuan untuk masa depan mereka yang lebih baik.

Usai membuka Pertemuan Rektor dan Wakil Rektor LPTK Negeri se-Indonesia, di Medan, Sabtu (20/5/2017), Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, berpolitik tidal dilarang tapi tidak boleh dilakukan di kampus.

Pada pertemuan rektor itu, dihadiri 12 universitas dan beberapa diantaranya Universitas Negeri Medan (unimed), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY),Universitas Negeri Surabaya (UNS),Universitas Negeri Padang (UNP) dan Universitas Negeri Makassar (UNM).

Menteri mengatakan, kampus tidak diperbolehkan menjadi tempat berpolitik, karena hal tersebut sudah merupakan ketentuan dan tidak dibenarkan untuk dilanggar. Kalau ingin berpolitik, menurut dia, silahkan saja dilaksanakan di luar kampus perguruan tinggi.

"Jadi, jangan dijadikan kampus sebagai tempat politik praktis, hal ini harus dijauhkan, dan dihindari," ujar Nasir.

Ia menyebutkan, selain kampus dilarang sebagai tempat berpolitik, juga Partai Politik (Parpol) tidak dibenarkan masuk ke universitas untuk mengkampanyekan program partai tersebut.

"Sebab kampus selama ini merupakan tempat para mahasiswa menuntut ilmu dan jangan dipengaruhi hal-hal yang menyangkut kepentingan politik," katanya.

Nasir menambahkan, mahasiswa perlu dibiarkan untuk fokus dengan disiplin ilmu pengetahuan yang mereka pelajari.

"Jangan dijadikan kampus tersebut, untuk tempat kepentingan partai politik karena akan merugikan mahasiswa," ucap Menristekdikti. (plt/ant)