JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) Ismail Yusanto menyinggung soal wacana penggunaan dana haji untuk infrastruktur oleh pemerintah.

Menurutnya, rezim Joko Widodo (Jokowi) ini aneh karena dana umat yang jumlahnya mencapai puluhan triliun itu juga terdapat uang calon jamaah haji asal HTI.

"Ini rezim aneh, orangnya diinjak dan dibrangus, tapi uangnya mau diambil!, Tidak tahu malu!," kata Ismail disela-sela Aksi 287 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2017).

Menurut Ismail, investasi dana haji di proyek infrastruktur sama dengan merampok dana haji umat yang menginginkan beribadah ke Tanah Suci Mekkah. Sedangkan angggota HTI dianggap pelaku kriminal. Padahal mereka berprofesi sebagai PNS, dosen, guru dan ustadz di seluruh lembaga pendidikan Indonesia.

"Bayangkan, kita (HTI) diharamkan menyebut istilah khilafah. Menurut Jokowi Perppu ini untuk ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Apakah Pancasila bertentangan dengan khilafah?," tanya Ismail kepada massa Aksi.

"Tidaaaak," jawab ribuan massa Aksi.

Dalam catatan Ismail, Perppu Ormas tidak hanya menyasar HTI tetapi juga melarang berkembangnya semua ormas paham yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

"Perppu ini sama saja mengancam dakwah bagi tegaknnya syariah dan nilai-nilai Islam. Melalui Perppu ini, rezim Jokowi mengarah ke represif dan diktator. Tetapi kita datang ke sini, bahwa kita tidak akan mundur sejengkalpun dalam berdakwah membela agama Allah," tegas Ismail disambut teriakan takbir.

"Inna sholati, wanusuki, wamahyaya wamamati lillahirabbil alamin. Artinya, kita sudah berjanji untuk menyerahkan hidup dan mati kita untuk Allah. Kita berbangsa dan bernegara, berpolitik, berekonomi dan seluruhnya karena Lillah, bukan lighoirullah," kata dia mengingatkan.(yn)