JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa menyimpulkan terkait laporkan Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama. KPK akan mendalami terlebih dulu laporan dugaan penggelembungan APBN Pemprov DKI Jakarta.

"Tidak mungkin kami langsung simpulkan, tentu saja perlu mendalami terlebih dulu," kata pelaksana tugas komisioner KPK Johan Budi SP, Sabtu (28/02/2015)

Yang pasti, kata Budi, saat ini KPK telah menerima laporan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama. Gubernur datang bersama dengan jajarannya. "Tapi kami perlu menelaah lebih lanjut baru nanti bisa menyimpulkan ada tidaknya penggelembungan anggaran," ujarnya.

Sebelumnya Ahok -sapaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama- datang ke KPK menyerahkan berkas APBD DKI Jakara 2015 yang terjadi perbedaan angka dalam KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Platform Anggaran Sementara) 2015 dengan KUA PPAS yang disepakati DPRD.

Ahok juga sudah berulang kali mengungkapkan adanya dana siluma di APBD itu sebesar Rp12,1 triliun. Dana itu salah satunya adalah untuk pengadaan UPS yang nilainya nyaris Rp 6 miliar per sekolah.(ss)