JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie berpendapat dana haji perlu disalurkan pada sektor yang aman, khususnya dialokasikan untuk proyek infrastruktur pemerintah.
"Kalau mau diinvestasikan ya harus yang aman. Yang paling aman ya proyek infrastruktur pemerintah," ujar dia saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (9/8/2017)
Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut menilai rencana pemerintah memanfaatkan dana haji untuk investasi, merupakan langkah yang tepat.
"Kenapa diatur? Karena dana haji selama ini hanya 'nongkrong' dan tidak termanfaatkan dengan baik," tutur Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum dan Ketatanegaraan pada 2009-2010 ini.
Apalagi, menurut dia, upaya penggunaan dana tersebut sebenarnya telah diatur dengan rambu-rambu yang jelas dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Keuangan Haji. "Di UU Haji itu sudah diperdebatkan, sudah diberi rambu-rambu. Sudah ada semuanya. Justru UU itu sekarang mau diimplementasikan. Jadi diskusi yang sekarang beredar ini sebenarnya telat. Seharusnya sejak tahun lalu sudah diperdebatkan," ujar Jimly.
Namun, dia kembali menegaskan, agar dana umat tersebut, sebaiknya hanya dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur yang dijalankan pemerintah saja.
"Karena pasti untung, tidak mungkin rugi. Kalau investasi di sektor swasta ya jangan. Belum tentu untung. Jadi proyek infrastruktur pemerintah seperti jalan tol, itu sudah pasti untung. Itu paling aman," kata dia.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan keinginannya untuk melakukan optimasi dana haji, guna mendorong pembangunan sarana infrastruktur yang nantinya mengatasi persoalan kesejahteraan.
Terkait pernyataan itu, beberapa anggota Komisi VIII DPR yang membidangi agama menilai usul tersebut kurang tepat. Mereka berpendapat dana haji sebaiknya untuk umat karena akan lebih baik bila usul pembangunan infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur pendukung pelayanan haji. (Ant/icl)
