JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh enggan menanggapi kasus yang menjerat kadernya, Victor Laiskodat.

Victor Laiskodat sebelumnya menyebut Gerindra, PAN, Demokrat dan PKS mendukung sistem khilafah dan gerakan intoleran. Sontak, akibat tuduhannya itu, Ketua Fraksi NasDem di DPR itu pun dipolisikan.

"Saya pikir mudah-mudahan itu selesai lah ya," singkat Paloh usai menghadir sidang tahunan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Sebelumnya, dalam pidato, Ketua DPP Nasdem Victor Bungtilu Laiskodat mengatakan Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS mendukung sistem khilafah dan intoleran.

Partai Nasdem telah mengklarifikasi maksud pidato Viktor Laiskodat dan bersikukuh menolak meminta maaf meskipun banyak pihak telah mendesaknya. Partai Nasdem berdalih bahwa video pidato Viktor telah diedit sehingga substansinya tidak utuh.

Ketua Departemen Hukum dan HAM Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainudin Paru mengatakan, selain melaporkan Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR Victor Laiskodat ke Bareskrim Polri, pihaknya juga mengadukan yang bersangkutan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Hari ini kami menyampaikan laporan di Mabes Polri yang nanti setelah selesai juga akan meneruskan pengaduan ke MKD di DPR. Diduga kuat bahwa Saudara Viktor sudah melanggar sebagai seorang pejabat negara dan melanggar sumpah janji anggota DPR," kata Zainuddin di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin 7 Agustus 2017.

Dia mengatakan PKS tidak terima dengan pernyataan Victor yang menuduh bahwa partainya mendukung konsep negara berbasis sistem kekhalifahan.

Selain itu Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Generasi Muda Demokrat, Primawira meminta Laiskodat untuk meminta maaf secara terbuka atas pernyataannya itu.

Dalam laporannya, Primawira yakin Laiskodat sudah melanggar kode etik sebagai anggota dewan dan dirinya pun menginginkan Laiskodat dipecat dari anggota DPR.(yn)