JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sekretaris Fraksi PKS Sukamta menyatakan, upaya Polri dengan Tim Siber-nya untuk menindak para pelaku pembuat dan penyebar konten negatif dan hoax patut diapresiasi dalam rangka mewujudkan internet sehat.
Namun, ujar dia, Saracen hanyalah salah satu organisasi akun anonim dari sekian banyak yang bertumbuh memanfaatkan rendahnya literasi masyarakat.
Bahkan, kata Sukamta, dalam ajang pemilu atau Pilkada, biasanya semua pendukung dari calon-calon yang ada melakukan ujar kebencian atau menyinggung SARA.
"Karena itu, pemerintah harus adil dan tidak tebang pilih dalam menindak para pelaku penyebar konten negatif ini," kata Sukamta saat dihubungi di Jakarta, Minggu (27/8/2017).
Anggota Komisi I DPR ini mengharapkan, penangkapan grup Saracen bisa menjadi momentum bagi pihak Kepolisian memberantas habis organisasi yang serupa.
"Keberanian Polri untuk mengungkap jaringan-jaringan lainnya tanpa tebang pilih tentu ditunggu masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, menurut Sukamta, pemerintah harus segera melaksanakan kebijakan yang bersifat makro untuk memutus mata rantai konten negatif dan hoax.
Pertama, terang dia, secara serius melakukan edukasi kepada masyarakat sehingga lebih mampu mengelola media sosial dan internet dengan bijak dan produktif. Tentu saja, upaya edukasi ini harus dilakukan secara masif dengan melibatkan dunia pendidikan, institusi keagamaan dan organisasi masyarakat.
"Kedua, pemerintah harus menyiapkan UU ITE yang tegas sehingga pemberantasan konten negatif di dunia maya dapat berjalan dengan pedoman yang jelas dan terarah," jelasnya.
"Ketiga, pemerintah perlu membuat aturan yang dapat mengikat kepada provider dan penyedia layanan media sosial untuk melakukan filter terhadap konten negatif dan hoax. Dalam hal ini pemerintah perlu membuat tim panel yang melibatkan MUI, tokoh agama, akademisi dan ahli IT sebagai tim yang dapat memberikan masukan konten negatif mana sajakah yang perlu dihentikan dengan penanganan dari provider dan penyedia jasa media sosial," paparnya. (icl)
