JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Sekjen DPP Satuan Karya (Satkar) Ulama, HM Ashraf Ali menyoroti kurangnya perhatian dari negara-negara Islam terhadappembantaian muslim Rohingya di Myanmar. Khususnya, negara-negara tetanggadi bagian Asia Tenggara.

Diketahui, hingga kini ratusan korban jiwa terus berjatuhan. Tak kurang dari 18.000 warga Rohingya juga telah mengungsi ke Bangladesh.Umumnya mereka adalah perempuan, anak-anak dan orang tua.

"Pemeritahan Pak Jokowi-JK tak bisa menutup mata dan memalingkan wajah dari kabar ini. Sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, pemerintah Indonesia harus segera bereaksi," kata Ashraf kepada wartawan, Jakarta, Minggu (3/9/2017).

Mestinya, kata Ashraf, pemerintah Indonesia harus mengambil posisi sebagai garda terdepan dalam upaya menghentikan kebiadaban kebijakan politik Myanmar‎ terhadap etnis Rohingya.

Ashraf mengaku, kalau pun kebijakan politik dalam Negeri di Myanmar tak bisa dicampuri. Namun, kekejian terhadap kemanusiaan tak boleh terjadi.‎

"Apapun dalihnya, pembantaian kemanusiaan tak bisa dibenarkan di muka bumi manapun. Pemerintah kita harus menggandeng negara-negara lain untuk bersama-sama mencari formula terbaik terhadap permasalahan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar," tegas Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI itu.

"Dunia muslim sangat sedih merayakan Idul Adha tahun ini di tengah ratusan muslim saudara-suadara kita Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar terbunuh, desa mereka dibakar, dan 20 ribu orang yang terusir telah menyeberang ke Bangladesh, meninggalkan rumah mereka. Semua ini terjadi di depan mata kita semua," beber Ashraf.

Karenanya, Ashraf juga mendesak dunia Muslim di seluruh penjuru dunia untuk duduk bersama melawan kekerasan di Myanmar.

"Kita tahu, bahwa masalah Arakan (wilayah Rakhine) adalah manifestasi dari perebutan kekuasaan. Kita tidak mau masuk ke wilayah konflik itu, tapi bukan berarti kita juga membiarkan kejahatan kemanusiaan disana," kata Ashraf mengingatkan. (aim)