JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - PDI Perjuangan menegaskan bahwa sejak awal angket KPK dijalankan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan DPR guna meningkatkan kinerja KPK serta mendorong kerjasama antar lembaga penegak hukum sehingga efektivitas pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan.

"Partai tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan. Rekomendasi yang dipersiapkan Partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi," tegas Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto melalui siaran persnya di Jakarta, Sabtu (09/09/2017).

Namun, lanjut Hasto, dengan kewenangan yang sangat besar, dan pengalaman di masa sebelumnya terlihat bahwa KPK ternyata bisa dipengaruhi oleh kepentingan diluarnya.

"Atas dasar hal tersebut PDI Perjuangan menegaskan pentingnya penguatan pengawasan internal, termasuk mendorong akuntabilitas dalam keseluruhan proses hukum pemberantasan korupsi agar sesuai dengan standar operating procedure yang ada," tandasnya.

Mengingat kewenangan KPK yang sangat besar tersebut, kata dia, maka mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kinerja KPK niscaya penting.

"Utamanya untuk memastikan pencegahan dan penegakan hukum yang berkeadilan dalam rangka pelembagaan budaya tertib hukum," ujarnya.

"Pada kesempatan yang sama, PDI Perjuangan menginstruksikan kepada seluruh anggota Pansus dari Fraksi PDI Perjuangan untuk lebih mengedepankan berbagai gagasan positif terkait dengan fungsi pengawasan dan peningkatan kinerja KPK," tambahnya.

Sebelumnya, Anggota Pansus Hak Angket KPK dari FPDIP, Henry Yosodiningrat mengusulkan agar keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibekukan sementara.

"Kalau perlu sementara setop dulu (bekukan) deh misalnya. KPK setop. Ini tidak mustahil," ujarnya. (icl)