JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih mengaku pesimis dengan progres renegosiasi yang dilakukan pemerintah dengan PT Freeport saat ini.

Sebab, lanjut dia, pemerintah hingga kini belum mampu merampungkan rincian serta menjelaskannya kepada DPR soal renegosiasi itu.

"Misalnya, soal besaran divestasi yang telah dicapai dari kesepakatan juga masih belum bisa dipercaya. Saya kira, Freeport McMoran and Gold Corp tidak mudah menyerahkan kendali anak usaha yang menyumbang keuntungan 40% itu berpindah kendali," tandas Politisi Golkar itu pada wartawan di Jakarta, Jumat (13/10/2017).

Sebaiknya, saran Eni, pemerintah membeberkan poin penting dalam kesepakatan itu yang sebenarnya.

"Soal valuasinya lebih fair kita hitung-hitungan saja. Apa yang kita punya dan mereka punya," tegasnya

Ia juga menyoroti soal kepatuhan PT Freeport yang kerap mengabaikan kewajiban yang sudah diwajibkan pemerintah. Contohnya pembangunan smelter yang sampai saat ini masih terbengkalai.

"Sampai berkali-kali perundingan soal pembangunan smelter itu sampai saat ini belum terwujud. Nol besar. Begitu banyak alasan yang diberikan Freeport, padahal itu yang diwajibkan UU. Apalagi divestasi 51% itu. Kemudian 10% saham (dari 51% divestasi) untuk daerah itu memang harus namun saya tidak meyakini juga," ungkapnya.

Eni menyesalkan langkah pemerintah yang terkesan mengistimewakan Freeport.

"Sedangkan izin ekspor sementara pada Oktober ini akan habis, kalau ini habis apakah perlu memberi izin lagi? Luar biasa sekali. Mudah-mudahan Pak Jokowi diberikan informasi sebenar-benarnya. Jadi ini agar jadi perhatian semua, harapannya negosiasi berjalan sesuai harapan bersama," pungkasnya.(yn)