JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Calon Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto memaparkan beberapa persoalan sebagai penentu konsep pertahanan negara dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017).

Satu diantaranya persoalan terorisme regional dan global. Hadi mengatakan, terorisme bisa terjadi di negara maju maupun negara berkembang.

"Serangan teroris ini menjadi sangat tinggi di semua negara di dunia. Tidak terkecuali di negara adidaya sekalipun," kata Hadi dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I, Gedung DPR, Jakarta.

Karena itu, dia berharap ada komitmen bersama dari semua pihak untuk memerangi aksi terorisme. Terlebih, kini terorisme diklaimnya telah berubah menjadi alat pengondisian wilayah.

"Terorisme juga digunakan sebagai alat pengondisian wilayah. Beberapa kasus seperti di Suriah dan Irak, terorisme terbukti berujung pada proxy war atau hybrid war," ungkapnya.

Adapun proxy war merupakan perang antara dua negara. Dalam perang itu, dua negara tidak terlibat secara langsung dalam peperangan. Kedua negara yang berseteru mengirim kaki tangan dalam medan pertempuran.

"Proxy war atau hybrid war dengan melibatkan berbagai aktor, baik aktor negara maupun non negara," pungkasnya.

Fit and proper test kali ini merupakan tindak lanjut komisi I DPR setelah menerima surat dari Presiden Joko Widodo soal pergantian Panglima TNI yang saat ini dijabat Jenderal Gatot Nurmantyo.

Presiden memilih Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal untuk menggantikan Jenderal Gatot yang akan pensiun pada Maret 2018 mendatang. (aim)