JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Jokowi diminta berhenti melakukan 'tradisi' mengangkat tim suksesnya untuk menjadi komisaris maupun direksi di BUMN. Hal itu jika Jokowi ingin menjadikan BUMN maju dan profesional.

"Ini harus diakhiri kalau mau BUMN sehat," kata Pengamat BUMN Said Didu saat berbincang dengan TeropongSenayan, di Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Menurutnya, untuk menunjuk petinggi BUMN, baik sebagai komisaris maupun direksi, tetap melalui uji kelayakan. Sebab, BUMN memerlukan tenaga profesional.

"Komisaris atau direksi itu jalur jabatan profesional, bukan politik. Jadi kalau mau sehat harus lewat fit and proper test," jelasnya.

Tradisi seorang presiden mengangkat tim suksesnya untuk menempati petinggi di BUMN kata dia bukan kali ini saja. Sebelum-sebelumnya, praktik seperti itu sudah biasa terjadi di Tanah Air.

Dikatakan, tradisi seperti itu akan tetap terjadi jika tidak ada will dari pemerintah dengan mengubah aturan yang ada saat ini. Aturan tersebut di antaranya kata dia, tidak boleh menunjuk seorang yang aktif di partai politik dalam jabatan BUMN.

"Kalau sekarang meskipun ada aturannya, caranya jadi komisaris atau Dirut dulu, baru berhenti dari partai politik," jelasnya.

Diketahui, hingga saat ini Jokowi sudah menunjuk beberapa nama tim sukses menempati posisi strategis di BUMN. Misalnya Cahaya Dwi Rembulan Sinaga. Tim Relawan Jokowi-JK ini diangkat menjadi komisaris independen Bank Mandiri.

Nama lainnya adalah Pataniari Siahaan. Politisi PDI Perjuangan tersebut ditunjuk menjadi komisaris independen BNI, dan Alexander Sonny Keraf yang diangkat menjadi komisaris independen BRI. Selain itu, ada nama Jeffry Wurangian dan Refly Harun. Jeffry merupakan Politikus Partai Nasional Demokrat ini ditunjuk menjadi komisaris BRI. Sementara Refly merupakan pakar hukum tata negara dan Staf khusus Mensesneg bidang hukum itu ditunjuk menjadi komisaris utama PT Jasa Marga.