JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, penunjukan dua perwira tinggi Polri menjadi Penjabat (Pj) gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara menimbulkan kecurigaan.

"Ya itu tadi alasan untuk kecurigaannya itu banyak. Makanya pemerintah mendingan jangan gitu lah," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Selain itu, Fahri mengungkapkan, rencana pemerintah tersebut menunjukkan sikap inkonsistensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mirip seperti kebijakan memperbolehkan menteri rangkap jabatan menteri.

Rangkap jabatan dan perwira tinggi Polri jadi Pj gubernur, kata Fahri, bakal memunculkan kecurigaan di masyarakat. Bahkan, berpotensi muncul dugaan Jokowi sedang menjalin konsolidasi guna kepentingan Pilpres 2019.

"Nah, itu dia kan. Dulu Pak Jokowi dicurigai karena enggak boleh rangkap jabatan. Sekarang boleh rangkap jabatan. Jadi ini muaranya itu konsolidasi Pak Jokowi. Orang curiganya itu loh," terang Fahri.

Dia mengaku, kesulitan mencegah dugaan Jokowi menjalin konsolidasi. Namun dia meminta hal itu dilakukan tidak dengan menabrak aturan.

"Kita sulit mencegah Pak Jokowi melakukan konsolidasi tapi caranya adalah melanggar aturan maupun apa yang sudah dia komit dari awal. Ini kan juga jadi problem," ungkap dia.

Menurut Fahri, Jokowi perlu menjelaskan rencana penempatan Pati Polri jadi penjabat Gubernur Jabar dan Sumut. Jika tidak, maka dugaan soal konsolidasi akan terus mengemuka hingga pelaksanaan Pilkada.

"Jadi saya kira ya mestinya sih Pak Jokowi yang mengambil keputusan gitu. Apa maksudnya, apa argumennya gitu. Karena ini argumen datangnya belakangan dan tidak meyakinkan lagi. Saya khawatir kita tetap curiga sampai hari Pilkada," pungkasnya.(yn)