SEMARANG (TEROPONGSENAYAN) --Masyarakat Jawa Tengah menginginkan pemimpin yang jujur, bersih dan tidak terindikasi kasus korupsi.
Hal ini terkuak dari hasil surveiLembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) yang digelar sejak tanggal 9 Mei sampai dengan 22 Mei 2018 lalu.
Direktur Eksekutif LKPI, Arifin Nur Cahyono mengatakan, dugaan keterlibatan Cagub Ganjar Pranowo dalam kasus e-KTP menggerus tingkat elektabilitas petahana Jawa Tengah itu.
Akibatnya, tingkat elektabilitas Ganjar bersama cawagubnya, Taj Yasin yang diusung PDIP, PPP, Demokrat, dan NasDem berada jauh di bawah pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah yang diusung oleh koalisi Gerindra, PKB, PKS, dan PAN.
Tingkat elektabilitas Ganjar-Taj Yasin hanya sebesar 43,8 persen. Sementara mantan Menteri ESDM, Sudirman Said memiliki tingkat elektabilitas sebesar 51,3 persen. Sisanya, 4,9 persen responden tidak menjawab.
Arifin menjelaskan, alasan dari jawaban responden yang diberikan secara spontan itu para responden memilih Sudirman Said karena ingin Jawa Tengah dipimpin oleh tokoh yang tidak tersandera oleh kasus korupsi e- KTP.
"Sementara yang 43,8 persen memilih Ganjar Pranowo beralasan jika Ganjar terlibat kasus e-KTP maka masih ada wagubnya yang akan menggantikan," kata Arifindalam keterangan pers yang diterima wartawan, Senin (28/5/2018).
Lebih lanjut, kata Arifin, survei LKPI juga menemukan sebanyak 70,6 persen mengatakan Sudirman Said adalah tokoh yang bersih dari korupsi yang juga berani membongkar dugaan skandal korupsi 'papa minta saham' yang sempat heboh karena menyeret nama Ketua DPR RI ketika itu, Setya Novanto.
"Sementara hanya 20,1 persen responden yang mengatakan Ganjar Pranowo bersih dari korupsi (tak terlibat kasus e-KTP)," tandasnya.
Arifin menekankan, kesimpulan dari hasil survei ini adalah masyarakat Jawa Tengah ingin pemimpinnya adalah sosok yang jujur dan bersih serta tidak punya masalah hukum.
"Dan itu ada pada sosok Sudirman Said yang berpasangan Cawagaub Ida Fauziyah," katanya.
Mereka dipilih kebanyakan responden karena ada falsafah terkenal Jawa Tengah yang mengatakan seorang pemimpin itu harus 'Swadana Maharjeng Tursita', yang artinya seorang pemimpin haruslah memiliki sosok intelektual, berilmu, jujur, dan pandai menjaga nama, mampu menjalin komunikasi atas dasar prinsip kemandirian.
"Nama Ganjar Pranowo 'rusak' akibat diduga terlibat kasus korupsi e-KTP yang disebut menerima fee dari proyek e-KTP oleh Setya Novanto," ungkap Arifin.
Falsafah kedua, tambahnya, 'Bahni Bahna Amurbeng Jurit'. Artinya seorang pemimpin harus selalu berada di depan dengan memberikan keteladanan dalam membela keadilan dan kebenaran.
"Masyarakat Jawa Tengah mayoritas lebih memilih Sudirman Said karena Sudirman sosok pemimpin yang (terbukti) berani menjadi teladan dalam membongkar kasus papa minta saham Freeport walau akhirnya dicopot oleh Presiden Jokowi," urainya.
Falsafah ketiga yaitu 'Rukti Setya Garba Rukmi'. Falsafah ini menggarisbawahi bahwa seorang pemimpin harus memiliki tekad bulat menghimpun segala daya dan potensi guna kemakmuran dan ketinggian martabat bangsa.
"Sedangkan kepemimpinan Ganjar selama menjadi Gubernur Jateng tidak dirasakan oleh masyarakat mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat Jawa Tengah. Dan (Ganjar) memilih wakilnya Taj Yasin diduga hanya untuk menutupi ketidakmampuan sebagai Gubernur yang kadung namanya sudah membusuk di masyarakat akibat diduga terlibat kasus E-KTP," beber Arifin.
"Sementara Ida Fauziyah dianggap sebagai sosok cawagub dari Sudirman Said yang akan banyak mengangkat harkat dan martabat wanita di Jawa Tengah," katanya.
Lebih jauh, Arifin menyatakan, Ganjar harus menerima kenyataan ini lantaran selama ini namanya kerap disebut-sebut dalam persidangan kasus e-KTP.
Hal itu diungkapkan beberapa terdakwa kasus tersebut, salah satunya adalah Setya Novanto. Dia menyebut Ganjar Pranowo menerima fee proyek e-KTP sebesar 500 ribu US dollar. Namun, Ganjar pun sudah tegas membantahnya.
Selain itu, Ganjar juga kerap dipanggil dan diperiksa penyidik KPK terkait kasus megakorupsi proyek e-KTP itu.
"Hampir 79,6 persen responden percaya pengakuan Setya Novanto yang mengatakan Ganjar Pranowo menerima uang fee proyek KTP, dan sebanyak 16,7 tidak percaya," beber Arifin.
Sementara itu, Arifin menambahkan, semasa menjabat sebagai Menteri ESDM, Sudirman Said mendapat apresiasi karena telah mengungkap rekaman suara yang diduga Setya Novanto dengan Dirut PT Freeport ketika itu, Maroef Sjamsoeddin.
Dalam rekaman suara itu, suara yang diduga Setnov meminta 11 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat itu jika ingin kontrak kerjanya diperpanjang.
Aksi berani Sudirman Said itu kemudian juga berbuntut pada mundurnya Setnov sebagai Ketua DPR RI.
"Sebanyak 90,8 persen responden percaya Sudirman Said benar mengungkap praktek rente di Freeport yang melibatkan Setya Novanto dan sebanyak 9,2 persen tidak tahu," imbuh Arifin.
Meskipun, kata dia, selang beberapa lama, Sudirman oleh Jokowi dicopot dari posisi Menteri ESDM.
Arifin menyebut,sebagian besar responden juga percaya kalau didepaknya Sudirman dari kabinet kerja Jokowi karena sudah membongkar kasus 'papa minta saham'.
"Dimana sebanyak 95,4 persen responden meyakini kalau Sudirman Said dicopot sebagai Menteri ESDM karena membongkar skandal papa minta saham Freeport. Bukan karena kinerjanya yang buruk selama menjadi Menteri ESDM," pungkasnya.
Diketahui, survei LKPI kali ini melibatkan 2.220 orang warga Jawa Tengah yang memiliki DPT sebagai responden. Mereka tersebar di 35 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.
Penelitian dengan tema "Jawa Tengah Mencari Pemimpin Bersih" ini mengunakan metode multi stage random sampling dengan margin of error -/+ 2,08 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. (Alf)