JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendukung percepatan diversifikasi pangan guna mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia. Oleh karena itu program pembangunan pertanian terutama komoditas gandum perlu dipercepat.

Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba menilai kecenderungan konsumsi gandum terus bertambah pada 2015. Sementara kemampuan produksi masih minim. Ini berarti kebutuhan gandum secara mayoritas harus dipenuhi melalui impor. "Komite II DPD mendukung program rencana kerja Kementerian Pertanian untuk mendongkrak produksi gandum," katanya dalam Rapat Kerja (Raker) Komite II DPD dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Jakarta, Rabu, (15/4/2015).

Apalagi, kata Parlindungan, pemerintah berencana menambah lahan pertanian menjadi 700.000 hektar. "Ini luar biasa," tegasnya. Selain itu, lanjut Parlindungan, DPD juga berharap agar pemerintah bisa menekan biaya distribusi yang terlalu tinggi. Sehingga harga jual komoditas menjadi tinggi. "Tadi Pak Menteri bilang harga gabah kering giling (GKG) seharga Rp3500/kg menjadi beras harganya mencapai Rp5000/kg. Kemudian jatuh ke konsumen menjadi Rp10.000/kg. Itu berarti selama ini ada agen-agen mafia yang bermain," papar dia lagi.

Oleh karena itu, lanjut senator asal Sumater Utara ini, DPD mengaku siap bersama pemerintah menghadapi para mafia yang selama ini bermain. "Prinsipnya, kami minta Kementan menghindari segala sesuatu yang menghambat pendistribusian langsung. Karena itu akan menyebabkan biaya tinggi. Jadi, kami berada dibelakang pak menteri," tandasnya.

Sementara itu Menteri Pertanian Amran Sulaiman lebih banyak menjelaskan soal capaian kinerja 2014 dan rencana program kerja 2015. Dalam raker tersebut Amran didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan para pejabat Eselon I. Selain itu raker juga membahas evaluasi pelaksanaan program kerja Kementan 2014 seperti capaian dan produksi pertanian, hingga perkebunan. (ec)