JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Evaluasi publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama 6 bulan dirasakan kurang memuaskan. Hasil survey yang dilakukan Poltracking ternyata ada hal yang membuat kecewa publik, yakni sektor ekonomi dan hukum.

Menurut Direktur eksekutif Poltracking Institute Hanta Yuda, kekecewaan publik paling tinggi berada di bidang ekonomi sebesar 68%, disusul bidang hukum sebesar 55,6%. Keamanan 50,7%. "Publik mengaku tidak puas dengan hasil kebijakan ekonomi, hukum dan keamanan," katanya kemarin.

Oleh karena itu, pengamat politik Universitas Paramadhina, hasil survey ini masukan penting bagi pemerintah. Karena ketidak puasan lebih tinggi pada bidang itu.

Menyinggung soa reshuffle kabinet dalam survey itu menujukkan sebanyak 41,8% publik menghendaki perombakan kabinet. "Kita tidak menanyakan spesifik pada publik menteri mana yang harus diganti," ujarnya.

Namun, lanjut Hanta, bidang yang paling tidak puas, ekonomi dan hukum. "Yang terpenting presiden harus perhatikan bidang ekonomi, hukum dan keamanan," tutur dia lagi.

Secara garis besar, sambun Hanta, evaluasi publik terhadap kinerja 6 bulan pemerintahan Jokowi-JK kurang memuaskan. "Jadi 6 bulan ini survei, pemerintahan sekarang ini paling rendah dibanding sebelumnya," ucapnya

Dikatakan Hanta, ada temuan menarik dari hasil survei nasional terkait dengan evaluasi kinerja pemerintahan kali ini. Pertama, terkait dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama enam bulan. Sebanyak 48,5 % publik menyatakan tidak puas, 44% mengatakan puas, sisanya mengaku tidak tahu. "Tingginya ketidakpuasan publik itu masuk akal mengingat janji-janji Pemerintahan Jokowi-JK dalam mengimplementasikan program nawacita masih belum maksimal," tandas Hanta.

Kedua, terkait dengan kinerja presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, hanya 47% publik yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi. Sedangkan kepuasan dengan JK hanya 44,8%. "Angka tersebut wajar mengingat Jokowi lebih banyak tampil ke publik seperti blusukan ketimbang JK," imbuhnya. (ec)