JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Deputi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan menilai, kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2019 di akhir periode Pemerintah Jokowi-JK terkesan sebagai upaya pencitraan di tahun politik.

"2019 akan ada kenaikan belanja pegawai atau gaji pegawai sebesar 5 persen. Nah kalau melihat RAPBN 2019 anggaran belanja pegawai ditetapkan mencapai Rp 368,6 triliun atau naik sekitar Rp 26,1 triliun dibanding tahun 2018," kata Misbah kepada TeropongSenayan, Senin (20/8/2018).

"Kami mensinyalir bahwa kenaikan belanja pegawai pada 2019 itu disinyalir karena memasuki tahun tahun politik yah, jadi selain itu akan bisa membebani APBN saya pikir ini termasuk salah satu pencitraan yang dilakukan oleh Jokowi," imbuhnya.

Misbah juga mengatakan, di zaman Pemerintahan Jokowi, belanja pegawai rata-rata mencapai 24 persen. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

"Nah ini berbeda dengan di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meskipun setiap tahun persentase SBY menaikkan belanja pegawai tapi persentase total belanja negara hanya 17 persen di periode pertama dan 20 persen pada periode kedua. Memang ada peningkatan, tapi persentase peningkatan sekitar empat persen di era Jokowi," paparnya.

Sebelumnya, Pemerintah Jokowi-JK telah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Dalam rancangan yang telah dibacakan Presiden Joko Widodo saat sidang paripurna DPR/MPR ini, terselip informasi bahwa akan ada kenaikan gaji untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta guru.(yn)