JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Penolakan terhadap gerakan #2019GantiPresiden terus meluas di berbagai daerah di Tanah Air.

Ketua Umum Gerakan Relawan untuk Demokrasi (Garuda), Gideon Wijaya Ketaren menganggap gerakan ini berpotensi membahayakan negara lantaran menyebarkan kebencian terhadap negara dan anggota masyarakat.

"Kita tak khawatir soal Jokowi atau Prabowo. Menang kalah itu hal yang lumrah dalam berpolitik. Apalagi Jokowi dan Prabowo adalah negarawan yang sama-sama berfikir untuk kebaikan negara ini. Yang jadi masalah adalah #GerakanGantiPresiden itu diarahkan pada mobilisasi isu dan massa untuk menyebarkan kebencian terhadap Jokowi dan negara," kata Gideon dalam rilisnya di Jakarta Sabtu (1/9/2018).

Gideon menengarai, gerakan tersebut juga berdampak pada meluasnya kebencian di tengah masyarakat. Akibatnya, muncul keretakan sosial dan negara makin lemah.

"Maka, ini akan jadi masalah besar bagi negara ini," beber dia.

Dia kemudian mencontohkan pada kasus di Suriah yang saat ini telah terjadi konflik besar berawal dari gerakan ganti presiden Baasar Asaad yang terus digulirkan sejak 2011.

"Gerakan itu terus digulirkan sampai arus kebencian terhadap Bassar Asaad semakin membesar," ujarnya.

Dampaknya, meskipun pada Pilpres 2014 Bassar Assad menang Pilpres 88,7 % suara di Suriah, rakyat yang membencinya tidak mau mengakui Basaar Asaad sebagai presidennya. Hingga akhirnya terjadi pemberontakan dan konflik horizontal yang tak kunjung selesai sampai sekarang.

Karenanya, Gideon menekankan agar semua pihak tetap mengacu pada proses demokrasi.

"Dalam demokrasi perbedaan pandangan dan aspirasi itu sah. Hanya saja jangan sebar kebencian," ujarnya.

"KPU tidak melarang. Karena, gerakan #2019GantiPresiden ini memang bukan gerakan kampanye, bukan dilakukan oleh peserta pemilu, juga tidak diselenggarakan oleh tim pemenangan yang didaftarkan oleh peserta pemilu," katanya.

"Ini jelas bukan kampanye. Kalau kampanye, siapa yang dikampanyekan? Tidak ada satupun Capres-Cawapres yang dikampanyekan dalam gerakan ini" ucap dia.

Menurutnya, tindakan aparat keamanan melarang gerakan ini alasannya juga bukan karena makar atau kampanye di luar jadwal. Tapi lebih karena pertimbangan keamanan dan ketertiban umum.

"Karena ada pihak yang pro dan kontra yang itu berpotensi terjadi konflik antar masyarakat," pungkas Gideon. (Alf)