Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Jumat, 07 Sep 2018 - 13:00:08 WIB
Bagikan Berita ini :

Dicopot dari Jasa Marga, Refly Harun Jadi Presiden Komisaris Pelindo I

36Kantor+Pusat.jpg.jpg
Kantor Pelindo I (Sumber foto : Ist)

BOGOR (TEROPONGSENAYAN) --Menteri BUMN Rini Soemarno membantah, pencopotan Refly Harun dari kursi empuk Komisaris Utama PT Jasa Marga karena kerap mengkritik pemerintah.

Menurut Rini, pencopotan Refly merupakan rotasi biasa yang sudah sesuai prosedur.

"Perputaran saja, biasa kita melakukan perputaran. Gak ada itu (karena kritis ke pemerintah). Kalau sering mengkritik dari dulu juga terus-terusan, kenapa baru sekarang (dicopot),"kata Rini, di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (7/9/2018).

Rini mengungkapkan, kini Refly sudah ditempatkan di BUMN lain, yaitu di Pelindo I.

"Ada (jabatan baru). Sudah. Preskon (Presiden Komisaris) di Pelindo I," katanya.

Karena itu, lanjut Rini, pencopotan Refly dari Jasa Marga tak ada kaitannya mengkritik pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Pasalnya,Jasa Marga membutuhkan orang yang menguasai di bidang hukum.

"Oh enggak, perputaran saja. Biasa kami melakukan perputaran.Dan memang kami juga butuh orang hukum di kita di aktivitas tadi di Sumatera," tuturnya. (Alf)

tag: #rini-soemarno  #bumn  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...