JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan negeri ini dilahirkan oleh para cendekiawan. Dari tahun 1908 hingga tahun 1945, beragam organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, organisasi para pemuda yang berlatar daerah, NU, Jamiatul Khair, dan yang lainnya bergiat dan bercita-cita mendirikan Indonesia.
Zulkifli Hasan mengemukakan yang demikian saat dirinya memberi sambutan dalam simposium yang diselenggarakan oleh KAHMI di Gedung Nusantara V, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, 12 September 2018. “Indonesia dilahirkan oleh para intelektual dan cendekiawan”, ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, di tahun 1945, bangsa Indonesia sudah memiliki gagasan ke depan. Disebut Soekarno, Hatta, dan yang lainnya sudah mencanangkan dan memikirkan demokrasi, keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Pikiran para pendiri bangsa semua termuat pada dasar negara dan konstitusi, Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. “Bangsa lain baru memikiran hal yang demikian 20 tahun kemudian”, ungkap pria asal Lampung itu.
Meski para cendekiawan itu berbeda asal-usul, agama, dan aliran politik namun menurut Zulkifli Hasan mereka tetap memberi keteladanan yakni persatuan.
“Meski IJ Kasimo dan Mohammad Natsir berbeda agama dan partai politik namun mereka tetap bersahabat”, ungkapnya. Hal demikian juga terjadi antara Bung Karno dan Buya Hamka.
Mantan Menteri Kehutanan itu mengingatkan bahwa bangsa ini merdeka mempunyai tujuan bersatu, berdaulat, menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Diselenggarakannya Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif disebut sebagai salah satu jalan untuk menuju tujuan itu. Zulkifli Hasan menyayangkan bila realitas pemilu sekarang berbeda dengan tujuan Indonesia merdeka. “Sangat prihatin kalau Pemilu membuat perpecahan”, ucapnya.
Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dirinya mengajak kepada semua untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada. “Pancasila disepakati sebagai pandangan hidup”, tuturnya.
Untuk itu masyarakat diharap menjalankan agar berpancasilais. “Perilaku yang ber-Pancasila adalah perilaku yang disinari cahaya illahi”, ujarnya. Tak hanya itu, bila melaksanakan Pancasila maka akan melahirkan perbuatan memanusiakan manusia dan memperkuat persatuan. “Kita beruntung mempunyai pondasi yang kuat”, kata pria yang hobby olahraga jogging itu.
Dalam kesempatan itu Zulkifli Hasan mengupas soal hak dan kewajiban pemerintah dan rakyat. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melayani masyarakat. Sikap melayani masyarakat sebab saat dirinya disumpah menjadi pejabat, ia harus patuh dan taat pada Pancasila, konstitusi, dan peraturanperundang-undangan.
Menurutnya, dengan sikap yang melayani maka tak akan ada masyarakat yang kelaparan, tak bisa berobat bila sakit, tak bisa sekolah, dan harus bebas dari rasa takut. Dirinya mengharap pejabat dan aparat pemerintah harus adil. “Kalau aparat berpihak maka akan menyebabkan perpecahan”, ungkapnya.
Bila pemerintah mempunyai kewajiban melayani masyarakat maka menurut Zulkifli Hasan, rakyat juga memiliki kewajiban memilih pemimpin yang baik. “Pilih pemimpin yang baik, jangan pilih pemimpin karena sembako”, tegasnya. “Bila salah memilih pemimpin itu beresiko”, tambahnya. Untuk itu dirinya mengajak KAHMI untuk menjadi pelopor di bidang persatuan, ekonomi, maupun bidang lainnya.
Koordinator Presidium KAHMI, Siti Zuhro, dalam kesempatan sebelumnnya menuturkan di tahun politik, diharap semua tak membahas masalah politik saja.
“Kita juga perlu membahas soal ekonomi kerakyatan”, ujarnya. Dipaparkan Indonesia sebenarnya negara yang kaya namun dilihat dari indeks kebahagian dan ekonomi, masih kalah dibanding dengan negara-negara Asia.
“Kita harus mengupayakan minimal setingkat dengan negara-negara ASEAN”, tuturnya.
Ia meminta agar anggota KAHMI ikut membangun ekonomi umat. “Saatnya kita berkontribusi pada bangsa dan negara”, tambahnya.
Siti Zuhro mengatakan, KAHMI berharap pasangan Capres dan Cawapres yang ada mempunyai visi dan misi ekonomi yang tidak melambung-lambung. “Paling penting visi dan misi ekonomi mereka harus membumi”, tegasnya.
Dipaparkannya, saat ini ada sekitar 122 daerah yang gagal mengelola jalannya pemerintahan. Untuk itu KAHMI tegas mengatakan kita jangan gegap gempita saja dalam Pemilu namun juga harus gegap gempita dalam mensejahterakan rakyat.(yn)
