JENEWA (TEROPONGSENAYAN)--Delegasi Indonesia yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Fadli Zon, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf dan Wakil Ketua Rofi Munawar serta Anggota Jazuli Juwaini, Evita Nursanty, Achmad Ferial, Melani Suharli, Irine Yusiana, Aryo Djojohadikusumo dan Dave Fikarno menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) 139 di Jenewa, Swiss 14-18 Oktober 2018.
Sejumlah isu dibahas dalam sidang-sidang komite dan assembly untuk menghasilkan resolusi yang akan diadopsi dalam Sidang IPU 139 kali ini, mulai dari pembangunan berkelanjutan, ekonomi dan perdagangan, perdamaian dan keamanan internasional, hingga isu demokrasi, hak asasi manusia, pmberdayaan perempuan serta penanganan pengungsi dan imigran.
Menurut Anggota Delegasi Indonesia yang juga Ketua Fraksi PKS DPR, delegasi Indonesia sejak awal membawa misi bagaimana mewujudkan kehidupan dunia yang lebih aman, damai, dan berkeadilan dalam beragam aspek yang menjadi fokus bahasan Sidang IPU kali ini.
"Kita menyerukan dan mendorong parlemen dunia untuk menjadikan Sidang IPU sebagai momentum mempromosikan dunia yang lebih aman damai dan berkeadilan baik dalam aspek pembangunan, ekonomi, perdagangan, demokrasi dan hak asasi manusia maupun dalam upaya menghentikan perang, konflik dan kekerasan bersenjata di berbagai belahan dunia yang hanya menghasilkan penderitaan umat manusia," kata Jazuli di Jenewa, Swiss, Jumat (19/10/2018).
Anggota BKSAP DPR ini memberikan penekanan pada isu penanganan korban perang, konflik, dan kekerasan bersenjata yang terjadi di dunia khususnya terhadap nasib rakyat Palestina, Suriah, Yaman dan Rohingnya di Myanmar.
"Delegasi Indonesia menjadi menjadi satu-satunya negara yang menyuarakan penyelesaian tuntas dan komprehensif atas nasib pengungsi dan korban kekerasan bersenjata khususnya di Palestina, Suriah, Yaman dan Rohingya di Myanmar," katanya.
"Proposal kita tegas hentikan perang, konflik dan kekerasan. Berikan hak perlindungan kepada para korban dan pengungsi khususnya perlindungan kepada perempuan dan anak-anak," ujar dia.
Lebih lanjut, Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, dunia tidak boleh berhenti hanya dengan mengutuk, menyesalkan atau mengecam. Namun, kata dia, harus mengambil langkah nyata dengan memberikan solusi yang komprehensif.
"Kita anggota parlemen dunia yang mewakili rakyat dunia semestinya mampu mewujudkan solusi tersebut dengan mendesak negara-negara anggota IPU menyelesaikan masalah kemanusiaan ini dengan terukur dan komprehensif," ucapnya.
Perang, konflik, dan kekerasan bersenjata, menurut Jazuli, menjadi penyebab terbesar lahirnya korban jiwa dan kemanusiaan khususnya bagi perempuan dan anak-anak, pengungsian besar-besaran, keterpisahan antarkeluarga, dan tercerabutnya warga masyarakat dari akar sosial dan bangsanya.
Untuk itu, Anggota DPR Dapil Banten ini meminta negara yang terlibat perang, konflik dan kekerasan bersenjata melakukan upaya damai dan rekonsiliasi.
Negara-negara adidaya jangan melakukan standar ganda. Mewujudkan perdamaian bersamaaan dengan penanganan dan perlindungan korban perang dan kekerasan bersenjata adalah tanggung jawab kita bersama.
"Berikan hak hidup bagi setiap umat manusia. Tidak ada yang boleh menghilangkan nyawa, menyiksa, dan menindas umat manusia atas nama apapun," tuturnya.
"Kepada seluruh negara--terlebih yang terikat Resolusi Internasional tentang Pengungsi--mari bantu berikan perlindungan dan hak-hak kemanusiaan kepada mereka. Hanya dengan cara itulah kita mewujudkan tanggung jawab atas dunia yang aman, damai, dan berkeadilan," jelasnya.(yn)
