Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Rabu, 21 Nov 2018 - 08:48:03 WIB
Bagikan Berita ini :

Kasus Bakamla, Fayakhun Hadapi Vonis Hari Ini

57Fayakhun-Tersangka.jpeg.jpeg
Fayakhun Andriadi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta akan menggelar sidang putusan mantan anggota Komisi I DPR RI Fayakhun Andriadi dalam kasus suap proyek di Badan Keamanan Laut (Bakamla) hari ini, Rabu (21/11/2018).

Fayakhun didakwa menerima uang suap sebesar 911.480 dari mantan Direktur PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah. Suap diberikan agar anggaran Bakamla untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone ditambah.

Politikus Partai Golkar itu dinilai melanggar Pasal 12 huruf a UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Jaksa menuntut mantan politisi Golkar itu 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Fayakhun telah menyampaikan bahwa tuntutan itu sangat memberatkan bagi dirinya. Sebab, dia masih menanggung tiga anak yang masih sekolah dan ibunya yang mengidap kanker parah.

“Saya masih ingin mengabdi pada ibu saya," ungkapnya saat menyampaikan keberatan itu dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (7/11/2018) lalu.(yn)

tag: #bakamla  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
RAMADHAN 2025 H ABDUL WACHID
advertisement
DOMPET DHUAFA RAMADHAN PALESTIN
advertisement
RAMADHAN 2025 M HAEKAL
advertisement
RAMADHAN 2025 AHMAD NAJIB Q
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

OSO Terpilih Ketum Kushin Ryu Karete Indonesia

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 17 Mar 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Oesman Sapta Odang (OSO) terpilih menjadi Ketua Umum Kushin Ryu M Karate Do Indonesia (KKI) periode 2025-2029. Para pengurus daerah memilih OSO secara aklamasi, dalam ...
Berita

Komisi IV DPR Ingatkan Pemda: Pantai Jangan Dikuasai Swasta, Tetap Jaga Lingkungan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih tegas dalam mengatur dan mengawasi penggunaan ruang laut dan pesisir. Khususnya ...