JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubaramengatakan bahwa kedaulatan energi Indonesia bisa terancam. Hal ini disebabkan karena pengelolaan energi diserahkan ke pasar.

Menurutnya, hal itu dampak dari sistem perundang-undangan yang menganut sistem ekonomi liberal. Sehingga meski pihak asing sekalipun sangat memungkinkan untuk terlibat penuh dalam pengelolaan energi di negeri ini.

"Karena kita menganut sistem ekonomi liberal dan terbuka, maka semuanya diserahkan ke pasar. Dengan begitu tak ada yang bisa menghalang-halangi asing dalam kondisi yang liberal kayak gini," kata Marwan saat dihubungi wartawan, Selasa (5/5/2015).

Menurut dia, hal itu pula yang menyebabkan sumber daya alam negeri ini lepas dari peran BUMN.

Oleh karenanya, ia menegaskan bahwa UU tentang pengelolaan sumber daya alam perlu dibenahi, karena ia dapat mengancam energi di Tanah Air.

"Karena memang dari segi UU sudah bermasalah, kenapa sumber daya alam enggak bisa dikuasai negara melalui BUMN," jelasnya.

Untuk bisa menyelamatkan SDA di Indonesia menurutnya, setidaknya ada dua hal yang mesti dilakukan. Pertama, mengubah UU tentang pengelolaan SDA, dan yang kedua, perlu ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan yang sudahditetapkan.

"Bisa saja kalau pemerintah membereskan aturan-aturan yang selama ini dibuat, tapi kemudian banyak dilanggar," jelasnya.

Aturan-aturan yang sering dilanggar kata dia, terkait dengan pertambangan. Sayangnya, pemerintah terkesan lepas kontrol untuk mengawasi lebih ketat.

"Imbasnya, ketika swasta yang menjalankan juga sering melewati batas. Padahal ada aturan di situ. Misalnya dalam pertambangan, ada lahan-lahan yang melebihi luas ketentuan harus dimbil lagi. Contoh lahan itu luasnya maksimal 25 hektare, itu harus ditegakkan lagi. Sekarang kan banyak melebihi ketentuan itu, tapi dibiarkan," sesalnya.

Marwan juga mengomentari tentang rencana PT Rothschild yang berniatmenguasai saham Asia Resource Minerals Plc (ARMS), induk usaha PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU). Dengan begitu, perusahaan asal London tersebut akan bersaing dengan Grup Sinar Mas yang juga memiliki niat serupa.

Menurut Marwan, langkah tersebut tidak dapat dicegah. Pihak manapun kata dia, bebas untuk melakukan investasi dan pengelolaan pertambangan di Tanah Air.

"Kalau sudah masuk di bursa, itu sudah berjalan dengan sendirinya. Ya, itu imbas dari aturan kita sendiri," jelasnya.

Ia pun tidak bisa menampik kemungkinan bahwa jika tetap dikelola oleh perusahaan asing, maka hal itu menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan energi, karena energi tersebut tidak terbarukan.

“Ya, mau gimana lagi," tandasnya. (iy)