JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPP Partai Gerindra Heri Gunawan meminta Presiden Jokowi menghentikan klaim bahwa utang luar negeri pemerintah selama ini digunakan untuk membiayai kegiatan produktif. Jokowi diminta jujur apa adanya tanpa membuat narasi-narasi bernada mengelabuhi rakyat.

Hal ini disampaikan Heri merujuk pada kritik ekonom Faizal Basri yang menyebut utang luar negeri ternyata paling banyak digunakan untuk belanja pegawai, yakni sebesar Rp 336 triliun. Sedangkan di posisi kedua adalah belanja barang sebesar Rp 340 triliun.

Sementara infrastruktur, yang masuk dalam kategori capital, berada di urutan ketiga yakni sebesar Rp 204 triliun.

"Selama ini utang pemerintah dinarasikan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Ternyata utang untuk gaji pegawai justru jauh lebih besar. Pemerintah harus jujur apa adanya dan menjelaskan ini kepada rakyat," kata Heri di Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Heri mengatakan, fakta bahwa utang luar negeri paling banyak digunakan untuk belanja pegawai sungguh sangat memprihatinkan.

Seharusnya, kata Heri, utang pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif, bukan untuk bayar gaji.

"Situasi ini menunjukkan pemerintah tidak mempunyai skala prioritas menggunakan dana utang," ujar Anggota Komisi IX DPR itu.

Ditambahkan Heri, situasi ini semakin memprihatinkan karena pemerintah terus menaikkan gaji PNS dan tunjangan untuk TNI-Polri. Pemerintah juga menjanjikan gaji untuk kepala desa dan aparat desa, sementara dananya bersumber dari utang.

"Jangan sampai untuk kepentingan elektoral pemerintah menghamburkan dana utang hanya untuk belanja pegawai. Kalau takut diganti jangan pernah mencalonkan diri jadi Capres. Ini Republik bukan kerajaan!," tegas Heri. (Alf)