JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Santernya isu perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) membuat berbagai kalangan angkat bicara. Namun berbeda halnya dengan kader PDI Perjuangan Efendi Simbolon yang menilai yang harus di benahi bukan menterinya tapi Presiden dan Wakil Presiden.

"Ya kalau mau di-review bukan menteri, harusnya Presiden dan Wakil Presiden (Jokowi-JK). Masa kita harus menyalahkan menteri-nya melulu kepala negaranya kan Presiden," kata Efendi saat dihubungi TeropongSenayan, Kamis (7/5/2015).

Anggota Komisi I ini mengatakan, seharusnya kita tidak usah menutup mata banyak kesalahan yang dilakukan Presiden dan Wakil Presiden.

"Kenapa kita masih menutup mata, padahal banyak hal yang melangar konstitusi negara. Seperti halnya negara kita sudah menganut sistem liberal ini, siapa yang harus disalahkan kalau bukan pemimpinnya?" kata Effendi.

Jadi, kata Efendi jangan kaget jika perekonomian kita terus merosot, karena banyak kepentingan asing di dalamnya. "Perekonomian kita sudah menganut sistem perdagangan bebas (liberal)," ungkapnya.

Lebih jauh Efendi mengungkapkan, tidak pantas jika sistuasi seperti ini selalu menteri yang disalahkan dengan melihat kinerjanya tidak bagus dan akan di-reshuffel.

"Apa iya dengan sistuasi seperti ini selalu pembantunya yang disalahkan? Apakah yang harus bertanggungjawab itu para pembantunya? Yang harus disalahkan adalah pemimpinnya," pungkasnya. (al)