JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)--PemerintahKota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) baru saja dinobatkan sebagai kota dengan predikat baik se-Indonesia dalam laporan hasilevaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)Tahun 2018.
Dalam penilaianKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB),Kota Tangsel yang dinahkodaiWali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany itumasuk dalam tiga besar kategori kota terbaik dari seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.
Selain Kota Tangsel, penghargaan lain juga diberikan kepada 615 instansi pemerintah yang terdiri dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Menanggapi penghargaan ini, Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany menyampaikan rasa syukur atas salah satu pencapaian terbaik Kota Tangsel.
Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerjasama yang baik dengan seluruh aparatur pemerintahan di Tangsel. Sehingga diharapkan, melalui penghargaan ini mampu meningkatkan motivasi yang sudah ada, untuk menerapkan SPBE dengan lebih baik lagi.
“Kita berharap dengan penerapan SPBE ini, kualitas pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik lagi,” kata Airin di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Kamis (28/3/2019).
Walikota Tangsel dua periode tersebut menegaskan, bahwa kebijakan SPBE yang paling utama adalah komitmen pimpinan instansi pemerintah, untuk mau melakukan transformasi tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik.
“Tanpa ada komitmen kuat, serta tanpa ada keinginan, tanpa ada kesadaran diri, maka penerapan SPBE tidak akan berjalan," pesan Airin.
Sementara itu, dalam sambutannya Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK)menuturkan, bahwa saat ini kecepatan pelayanan dan teknologi menjadi kunci sistem pemerintahan yang berhasil.
"Karena itu, sistem berupa e-Budgeting, atau e-Control, e-Audit yang macam-macam harus kita pergunakan," tutur JK.
Dikatakan JK, dengan perkembangan teknologi internet, perilaku masyarakat dan pelayanan publik banyak berubah di berbagai sektor, baik hal perizinan, perbankan hingga perpajakan.
Selain membutuhkan sistem pengelolaan digital yang baik disuatu institusi, menurut Jusuf Kalla, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga harus dilakukan.
Sementara untuk koordinasi antar instansi pemerintahan, JK pun berharap ada jaringan komunikasi nasional yang dapat mengintegrasikan informasi baik antar kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
"Harapan kita adalah bagaimana suatu bangsa bisa lebih terpadu, bisa lebih efisien, bisa lebih cepat. Komunikasi layanan bisa lebih baik dan ada standarisasi," katanya.
Pada kesempatan tersebut, selain menyerahkan penghargaan kepada Airin, politisi senior Golkar itu secara simbolis juga menyerahkan sejumlah piagam penghargaan SPBE kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata, Bapetan, LIPI, BPS, BPK, Mabes Polri, dan Polda Jawa Barat.
Penghargaan SPBEjuga diberikan kepada Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Yogyakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemkot Tangerang Selatan, Pemkab Banyuwangi, Pemkab Batang, dan Pemkab Pandeglang.
Menteri Kemenpan RB, Syafruddin menyampaikan, bahwa evaluasi tersebut sejatinya bukan ajang untuk mencari siapa yang terbaik. Melainkan untuk memacu guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat melalui SPBE.
“Ini merupakan reward kepada pemerintah pusat dan derah yang telah melakukan inovasi, dan penghargaan ini untuk memancing yang lain untuk terus meningkatkan kinerja dan berinovasi,” papar Syafruddin.
Sementara itu, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB, Rini Widyantini menambahkan, bahwa evaluasi SPBE yang dilakukan merupakan pemetaan kematangan dan penguatan tata kelola pemerintah didalam instansi pemerintah. Evaluasi itu dilatarbelakangi penilaian PBB yang menyebutkan indeks Electronic Government di Indonesia masih rendah.
Akan tetapi, menurut Rini, hal itu hanya cara penilaian yang berbeda. Oleh sebab itu, penyerahan hasil evaluasi bertujuan agar instansi yang dievaluasi dapat mengetahui kondisi tata kelola pada instansi masing-masing.
“Evaluasi yang kita lakukan tidak hanya memberikan nilainya saja, tapi memberi masukan serta saran perbaikan apa yang mesti dilakukan. Hal-hal itulah yang akan dijadikan proses pembimbingan, pembinaan, maupun dalam perumusan kebijakan oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional, yakni Kementerian PANRB, Kementerian Kominfo, serta Bappenas,” terang Rini.(ADV)
