JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik blak-blakan soalkronoligipria bernama Carles Lubis yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) polisi di depan rumah pemenangannya di Warakas, Jakarta Utara.

Taufik yang jugaWakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menceritakan bahwa Lubis yang tak lain adalah salah satu timses pemenangan Gerindra DKI diciduk polisi di dalam perjalanan menuju pos pemenangannya.

Taufik menjelaskan, saat itu memang akan ada rapat koordinasi para koordinator saksi Partai Gerindradi posko pemenangannya di Warakas, Jakarta Utara, Senin (15/4/2019).

Saat di OTT tersebut, kata Taufik,ada amplop putih yang diamankan. Namun, dia mengungungkapkan, bahwa uang di amplop tersebut merupakan untuk kepentingan koordinator saksi di tingkat RW.

Dia pun menegaskan, bahwa tak ada sama sekali politik uang yang dilakukan Partai Gerindra.

"Itu kan tim kita, bukan masyarakat. Itu tim sukses, saat itu saya lagi ceramah memberi arahan kepada para saksi tingkat RW, di tengah-tengah ceramah saya dibisikin, kalau salah satu tim kita ada yang dibawa polisi. Tak lama setelah itu muncullah berita OTT," kata Taufik saat berbincang dengan TeropongSenayan, di kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Selasa (16/4/2019).

"Saya heran dan bertanya, dimana OTT-nya? Apakah dia (Lubis) sudah terjadi transaksi dia sudah memberi?. Ini kan enggak, Lubis lagi bawa amplop ditangkap. Dan amplop itu untuk kepentingan koodinator saksi dan ini yang disebut ongkos politik. Menurut Undang-undang boleh dan sah," jelas Taufik.

Dia mengatakan, koordinator-koordinator RW itu berkumpul untuk keperluan saksi, Rabu (17/4/2019) besok. Mereka kerjanya adalah bagi mandat dan mengumpulkan C1 di TPS-TPS.

Bawaslu pun, kata Taufik, tidak mempermasalahkan soal uang saksi tersebut.

"Itu boleh. Itu ketua Bawaslu Jakarta Utara yang ngomong, "enggak ada masalah bang"," ucap Taufik menirukan ucapan Bawaslu.

Karenanya, Taufik menilai, bahwa yang menimpa Lubis tersebut sebagai operasi yang tidak lazim.

"Jadi, menurut saya ini bagian dari upaya-upaya untuk melemahkan daya juang kader Gerindra. Kalau begini, saya melihat polisi mengakui juga kalau kemenangan Partai Gerindra sudah di depan mata, sehingga kami (Gerindra) diperlakukan seperti ini," ungkap Taufik.

Taufik tak menampik saat ditanya apakah ini bagian dari "operasi politik" demi menjegal Partai Gerindra, mengingat waktu pencoblosan Pemilu dan Pilpres 2019 yang sudah tinggal sehari lagi.

"Ya.. bisa jadi begitu (operasi politik), karena apa urusannya polisi melakukan OTT uang saksi. Kalau memang uang saksi tidak boleh, ditangkap dong semua parpol. Jangan cuma Gerindra. Saksi itu kan berjenjang, ada di tingkat TPS, koordinator saksi RW sampai koordinator tingkat kecamatan, selanjutnya Kabupaten/Kota baru ke saksi tingkat provinsi. Mereka yang mengumpulkan dan mengawal C1," paparnya.

"Nah, dalam rangka mengawal rangkaian inilah ada ongkosnya, dan ini yang disebut ongkos politik. Dan ongkos politik itu sah dan boleh menurut UU," Taufik menegaskan. (Alf)