Oleh Bachtiar pada hari Senin, 10 Jul 2023 - 19:34:34 WIB
Bagikan Berita ini :

Ketua Panja Mafia Tanah Komisi II DPR Desak Kapolri Evaluasi Kinerja Polda Riau

tscom_news_photo_1688992474.jpg
Junimart Girsang Politikus PDIP-Wakil Ketua Komisi II DPR RI (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Ketua Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah Komisi II DPR RI Junimart Girsang, mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo segera melakukan Analisa Evaluasi (ANEV) mendalam terhadap kinerja Kepolisian Daerah Riau dalam penanganan kasus konflik agraria antara masyarakat Koto Gasib, Dayun dan Mempura dengan PT Duta Swakarya Indah (DSI).

Demikian disampaikan Junimart Girsang dalam kesimpulan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panja Mafia tanah bersama perwakilan masyarakat Koto Gasib, Dayun dan Mempura di Ruang rapat Komisi II DPR RI.

Lebih lanjut dikatakannya desakan itu adalah sebagai bentuk tindak lanjut atas permintaan yang sebelumnya juga telah disampaikan dalam rapat evaluasi satuan tugas (Satgas) Mafia Tanah di Riau beberapa waktu lalu Senin 26 Juni 2023.

"Kami mendesak Kapolri segera turun tangan melakukan evaluasi mendalam atas penanganan konflik antar masyarakat deng PT DSI, karena sebelumnya Panja DPR juga sudah meminta kepada Polda Riau untuk menarik personil Polri yang diperbantukan menjaga lahan atas permintaan Pt. DSI, serta membongkar jembatan yang dibuat oleh oknum suruhan PT DSI di atas lahan masyarakat, tetapi tidak juga ditindak lanjuti, bahkan diduga dikawal Polri,” ujar Junimart di Gedung Parlemen Jakarta.

Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menjelaskan permintaan agar Satgas Mafia Tanah di Riau bersikap profesional dan tegas juga telah disampaikan langsung kepada Kepala kantor wilayah (Kakanwi) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau dan Kapolda Riau dalam kunker Spesifik dua minggu yang lalu di Pekanbaru.

Selain itu, Junimart juga menyinggung terkait laporan masyarakat langsung atas dugaan pencurian buah kelapa sawit milik masyarakat oleh sejumlah orang suruhan PT DSI yang tak kunjung ditindak oleh Polda Riau, meskipun masyarakat telah berulang kali melaporkan aksi pencurian itu dan masyarakat dilarang memanen buah sawitnya sendiri.

"Itu sudah jelas berdasarkan alas hak sertifikat hak milik masyarakat, tetapi buah kelapa sawitnya saat ini dipanen oleh orang suruhan PT DSI. Masyarakat telah melaporkan hal itu berulang kali kepada kepolisian di Riau, tetapi tidak kunjung ditindak lanjuti, justru masyarakat terkesan dipressure," paparnya.

Dijelaskannya, aksi pencurian itu selama ini dapat berjalan mulus karena keberadaan jembatan yang sengaja di bangun oleh PT DSI diatas parit kanal kebun milik masyarakat. Sehingga sudah sepatutnya parit tersebut untuk segera dibongkar oleh Kepolisian Daerah Riau.

"Tingkat kejahatan pertanahan di Riau sangat memprihatinkan dan satgas mafia pertanahan Riau hanya slogan saja. Semangat dan Roh PRESISI sama sekali diabaikan."

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
HUT RI 79 - SOKSI
advertisement
HUT RI 79 - ADIES KADIR
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Lainnya
Berita

Perjuangkan Isu Pendidikan di DPR, dr. Gamal Soroti Profesi Guru Terbanyak Kena Pinjol

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 18 Okt 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota DPR RI dr. Gamal menyatakan siap memperjuangkan isu kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam hal pendidikan. Ia pun menyoroti masih banyaknya masalah pendidikan di ...
Berita

Elektabilitas 52,1% Tri Adhianto - Harris Bobihoe Berpeluang Menang di Pilwali Bekasi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Timur Barat Research Center (TBRC) baru-baru ini merilis hasil survei terbaru yang menggambarkan elektabilitas pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam Pemilihan ...