JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pemerhati Sosial Politik, Uchok Sky Khadafi mengatakan, ada beberapa faktor dibalik banyaknya jumlah calon menteri dan wakil menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran yang dalam beberapa hari terakhir ini dipertontonkan di ruang publik.

"Pertama, faktor ekonomi. Semakin banyak kementerian, maka semakin banyak anggaran yang bakal digelontorkan APBN. Memang dari sisi publik terkesan adanya pemborosan. Namun, dari sisi konsep ekonomi, banyaknya kementerian sebagai salah satu strategi menggenjot pertumbuhan ekonomi. Uang banyak berputar nantinya dan itu prinsip dasar dalam ekonomi ketika peredaran uang (belanja) bisa menstimulus pertumbuhan ekonomi," papar Direktur Eksekutif Center for Budget Analisys (CBA) itu kepada wartawan, Rabu (16/10/2024).

Jika strategi Prabowo dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi mengandalkan model tersebut, Uchok menilai, rezim Prabowo dan rezim Jokowi tak ada bedanya.

"Keduanya sama hanya andalkan APBN yang mayoritas dihasilkan dari pajak. Harusnya ada inovasi dan kreativitas dalam mencari sumber-sumber pendapatan untuk tingkatkan pertumbuhan ekonomi selain andalkan APBN. Sri Mulyani jelas gagal genjot pertumbuhan ekonomi, nyatanya dua periode Jokowi memimpin, stagnan pertumbuhan ekonomi kita," paparnya.

Kedua, Uchok melanjutkan, susunan kabinet sementara tersebut lebih sebagai upaya Prabowo mengakomodir kepentingan-kepentingan politik kawan maupun lawannya.

"Prabowo tengah peragakan politik kompromistis. Dia seolah tak ingin di awal masa kepemimpinannya banyak suara-suara sumbang, makanya semua kekuatan atas nama persatuan dirangkulnya," ujarnya.

Namun demikian, Uchok menilai, langkah Prabowo merangkul semua kekuatan politik tentu ada maksud yang lebih besar yang belum bisa dibaca publik.

"Bisa saja itu sebagai cara melumpuhkan lawan-lawannya dengan cara merangkul dan nantinya "digebuk" karena track record calon-calon pembantunya sudah ada di tangannya. Kita tunggu saja sepak terjang rezim pengganti Jokowi ini akan menghadirkan model politik seperti apa ke depannya. Apakah akan sama kaya rezim Jokowi atau sebaliknya," pungkasnya.