JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Jajaran direksi PT Food Station Tjipinang Jaya menghadiri Leaders Talk dengan tema "Penegakan Integritas" BUMD Bersih, di Jakarta International Equestrian Park di Pulomas, Jakarta Timur, Selasa (23/4/2019). Kegiatan ini dinilai akan menambah edukasi tentang penegakkan integritas.
Di samping Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Arief Prasetyo Adi, hadir pula Direktur Keuangan Thomas Hadinata dan Direktur Operasional Frans M. Tambunan.Acara yang diselenggarakan oleh PT Jakarya Propertindo (Jakpro) ini juga dihadiri unsu BUMD, BUMN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta PPATK.
Peserta kegiatan ini mendapat penjelasan mengenai penegakan integritas, penanaman nilai-nilai organisasi agar terhindar dari korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Arief menyatakan, pihaknya sangat antusias terhadap permasalahan integritas.
"Jajaran direksi beserta komisaris pun selalu menanamkan kepada karyawannya akan masalah integritas. Jadi dengan adanya leaders show ini, akan menambah edukasi akan tentangnya penegakan integritas. (Bagi para direksi) menambah edukasi untuk menjadi pemimpin yang selalu menanamkan integritas pada seluruh karyawan," ujar Arief.
Pada bagian lain, Muhammad Sigit, Deputi Bidang Pencegahan PPATK menyatakan, PPATK merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
"Kami memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasaan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia," ujar dia.
Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (predicate crimes).
"PPATK, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun, " papar dia.
Dia menambahkan, PPATK bukan penegak hukum, melainkan lembaga yang bertugas mengaudit laporan-laporan.
"Misalkan pembelian properti, PPATK wajib mengaudit laporan properti dan menelusuri dari awal hingga akhir transaksi-transaksi keuangan. Jika terdapat pencucian uang maka PPATK meneruskan kepada instansi terkait". ujar Sigit.
Sementara itu Komisioner KPK, Alexander Marwata mengatakan, tidak ada pidana tanpa kesalahan, tidak ada kesalahan tanpa niatan, dan tidak korupsi karena kelalaian.
"Kelalaian bisa menjadi alat pidana. Kita harus menerapkan nilai-nilai kejujuran pada diri sendiri, dari diri sendiri tersebut bisa diterapkan pada nilai-nilai organisasi. Korupsi merupakan kurangnya nilai-nilai organisasi yang melekat pada diri sendiri tersebut," papar dia.(plt)
